Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ditengah mewabahnya virus covid-19 yang makin merajalela. Pemprov DKI Jakarta mengeluturkan anggaran yang begitu fantastik. Dasar hukum alokasi anggaran Rp. 1,032 triliun adalah peraturan gubernu No. 25 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur No.162 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta peraturan gubernu No. 28 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur No. 162 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Alokasi anggaran tersebut berasal dari pemamfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) , penundaan sejumlah penanaman modal Daerah (PMD) khususnya anggara infrastruktur pelaksanaan formula E, dan penundaan pembelian tanah. Nantinya dapat dimamfaatkan oleh dinas kesehatan, dinas sosial, Badan penanggulangan bencana daerah, dan sejumlah OPD terkait penanggulangan covid-19.

Kendati begitu Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan alokasi anggaran covid-19 dijakarta hingga Mei 2020 sebesar 3,023 Triliun . anggaran ini berasal dari realokasi APBD 2020 untuk ditambahkan pada belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka penangan dan pencengahan Covid-19.

Pengurus Kooordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia DKI JAKARTA (PKC PMII DKI Jakarta) pun angkat bicara terkait penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta mengatakan bahwasanya, perlu adanya pengawasan yang efektif dan efisien dalam mengawal anggaran COVID-19 yang digelontorkan oleh pemprov DKI Jakarta selaku pemangkuh kebijakan, agar serapan anggaran tersebut dapat tersosialisai dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. UjarĀ  Rizki Abdul Rahman Wahid, selaku Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Kamis, (15/05/2020).

“Dalam pendistribusian bantuan juga harus Dengan melibatkan element tokoh-tokoh Agama, masyarakat, hingga perangkat RT/RW setempat.”

Lebih lanjut Rizki berharap Pemda DKI Jakarta agar, perlunya ada transparansi anggaran yang sudah digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta selama penangan covid-19. “Baik anggaran yang sebelumnya maupun saat ini”

Ketua PKC PMII DKI Jakarta ini pun mengungkapkan kekhawatirannya dengan terbit PERPU Covid-19 yang tertuang dalam pasal 27 Ayat 1,2 dan 3 dimana dalam pasal tersebut menjadikan setiap lembaga pemerintah atau KSSK menjadi kebal hukum dalam penangan covid-19.

Terakhir Rizki berharap, perlu adanya identifisikan, terkait PERPU tersebut, jika tidak, maka, bisa terjadinya penyalahgunaan Anggaran Negara oleh orang – orang yang tidak bertanggungjawab. Katanya