Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pada tanggal 28 februari 2017, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang merupakan salah satu alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017).

Terbitnya peraturan tersebut, membawa pendapat dan komentar dari anggota Perkumpulan,  baik dalam bentuk tulisan maupun komentar-komentar yang bertebaran di media sosial (facebook dan grup-grup WA) serta secara lisan dalam berbagai perbincangan dan diskusi terbatas. Ada yang pro dan pula yang kontra atas terbitnya peraturan tersebut.

Ditemui redaksikota.com beberapa waktu yang lalu, Tavip Suganjar, S.H, Notaris yang berkedudukan di Cirebon ini menyayangkan, “mengenai pembatasan akta kami sendiri bingung, kita sudah ┬áprofesional mengapa harus dibatasi,” keluh Tavip. Menurutnya, karena didalam aturan perundang-undangan tidak ada dan itu hanya aturan DKP saja, arah pemikirannya kemana mengenai pembatasan akta, artinya apakah untuk bagi-bagi fidusia ataukah hanya martabat profesionalisme.

“Sebenarnya tidak perlu dilakukan hal demikian, yang perlu diterapkan saat ini adalah bagaimana membantu anggota agar sejahtera, bukan cara dengan pembatasan akta, tentu kita sudah tau kekuatan kita bahwa kita kerja bukan 8 jam, kita kerja bisa sampai 24 jam dan kita sudah tau bahwa dalam mengerjakan akta memerlukan waktu,” tandasnya.

Lebih jauh Tavip mengatakan agar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Ketum PP INI), dalam hal ini harus menyikapinya dengan Arif dan Bijaksana, bukan dengan cara mendukung DKP yang sejujurnya tidak berpihak kepada kita, jika ada pemerataan akta cobalah ketua ini bagaimana membahasnya, bukan dengan cara membatasi, sebaiknya diadakan dulu penelitian dan dirumuskan terlebih dahulu kemudian diskusikan kepada kita bukan terburu-buru mengeluarkan keputusan seperti ini,” pungkasnya. Ones