Beranda Kolom Suara Pembaca Transparansi Dana Pembangunan Jaling Desa, Patut Dipertanyakan

Transparansi Dana Pembangunan Jaling Desa, Patut Dipertanyakan

64 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota, Bogor –  Sejumlah warga dikampung RW 07 Desa Palasari,  Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor mempertanyakan nilai bantuan dana untuk pengerjaan betonisasi jalan lingkungan ‎(Jaling) sepanjang 1002 meter disekitar warga setempat. Pasalnya, pengerjaan jaling di Palasari dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 17 cm itu, tidak dipasang papan proyek sebagai informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan asumsi negatif.

Tak terkecuali pihak pelaksana kegiatan dilapangan yang hingga kini tidak juga diberi tahu baik mengenai nilai maupun dari mana sumber dana yang dipergunakannya.

“Bagaimana mau tau soal dana dan sumbernya dari mana, toh Pak Kadesnya juga tidak memberi tahu dan memang papan proyeknya juga tidak dipasang, jadi wajar saja kalau ada warga yang menyoal masalah ini,”Kata Ketua RW 07 Manap (60) saat ditemui dilokasi.

Menurutnya, ia hanya ditugaskan untuk mengecek dan mengawasi pengerjaan saja dengan dengan menerima upah 80 ribu per hari. Sedangkan untuk jumlah pekerja ada 35 orang yang berasal dari warga sekitar termasuk dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).‎

“Tugas saya cuma memberitahu pak Haji Dae yang merupakan orang tua dari pk kades palasari, tapi itu pun jika ada kekurangan material‎. Soal kualitas material berupa pasir merah yang dikirim juga tidak tahu menahu,”Imbuhnya.

Terpisah, Direktur Anilisa dan Kajian Publik Rico Pasaribu, menyayangkan sikap Pemerintah Desa Palasari yang tidak transparan dalam memberikan informasi publik terkait besaran dana untuk pambangunan jalan lingkungan tersebut.

“Harus ada transfaransi jangan ditutup-tutupi, dan kalau tidak ada papan proyek dilokasi pekerjaan berarti ada kesan Kepala Desa mengerjakan proyek siluman,”Ujarnya.

Rico juga mempertanyakan peran pendamping desa dengan adanya jalan lingkungan ‎tanpa adanya papan proyek. Pada hal, pendamping desa seharusnya bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi akan tata cara pengelolaan anggaran keuangan desa berikut transparansi informasi publik dan pengawasan pembangunan dilapangan.

“Kalau seperti ini, lalu dimana fungsi pendamping desa. Bukankah mereka (pihak desa) mengelola uang negara yang notabenenya duit rakyat, jadi harus transparan,”‎Tegasnya.

Kepala Desa Palasari Encep Nurdin saat akan dimintai keterangannya tidak berada ditempat. Namun, Ketua LPM  Desa Palasari Ade Suhendar membenarkan jika tidak ada transparansi pengelolaan anggaran keuangan dari Pemerintah Desa. Bahkan, Ia sendiri menegaskan kalau yang ‎mengelola pengerjaan jalan lingkungan itu adalah orang tuanya Kepala Desa bukan TPK ataupun Lembaga Desa sebagai mana seharusnya.

“Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan apapun, seperti juga pekerjaan jaling sekarang ini lantaran‎ sudah dikerjakan oleh orang tua Kades yang bernama H.Dae,”Tandasnya.‎ (Kontributor *Agus).‎