Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Jakarta 24 – Februari 2020 Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Hukum Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Partai PDIP dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan aksi kedua kalinya, mereka mendesak Agar Bupati MBD Bapak Benyamin Thomas Noach dipecat sebagai kader PDI Perjuangan dan tidak diberikan rekomendasi oleh partai untuk mencalonkan diri pada pilkada 2020 mendatang.

Bukan hanya itu mereka melanjutkan aksi didepan Kantor KPK mendesak Pimpinan KPK agar segerah memanggil dan memeriksa Bupati MBD Bapak Benyamin Thomas Noach atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Anggaran SP2D yang diserahkan pemerintah MBD kepada PT. Kalwaledo.

Kordinator aksi Muhammad Alif menjelaskan kepada awak media bahwa kasus tersebut sudah terjadi beberapa tahun yang lalu  saat Bapak Benyamin Thomas Noach Menjabat menjadi direktur PT. Kalwaledo. Berdasarkan bukti yang disampaikan ke pada awak media.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D  diserahkan pemerintah Kabupaten MBD kepada PT Kalwedo. Dananya mencapai Rp10 miliar. Dari total dana penyertaan modal tersebut, PT. Kalwedo hanya menerima Rp 1.500.000.000. Sisanya diterima oleh sejumlah orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Salah satunya Benyamin Thomas Noach. Noach saat kasus ini terjadi menjabat Direktur utama PT.  Kalwedo.

Dana yang diterima PT Kalwedo yang tertuang dalam SP2D nomor 0776/SP2D/BUDl/IV/2016, tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 1,5 miliar. dana itu dikirim ke rekening nomor 0511001095 atas nama PT Kalwedo pada Bank Maluku cabang Wonreli. Pengirimnya adalah, rekening nomor 12000006220202 atas nama pemerintah kabupaten MBD.

Sisa dana diterima masing-masing oleh Benyamin Thomas Noach, sesuai SP2D nomor 225/SP2D/BUD/IV/2014, tanggal 16 April 2014. Dia menerima dana Rp 2 miliar. Dana itu dikirim ke nomor rekening nomor 0511001093. Dana tersebut ditransfer dari nomor rekening pemerintah kabupaten MBD.

Dana penyertaan modal berikutnya diterima oleh Christina Katipana sesuai SP2D nomor 110/SP2D/BUD/III/2013, tanggal 21 Maret 2013. Dana yang diterima sebesar Rp 4 miliar. Dia menerima melalui rekening nomor 0511001143.

Kemudian ada nama Jantje Dahaklory. Sesuai bukti, Dahaklori menerima pencairan dana penyertaan modal sebanyak 3 kali, dengan rincian. SP2D nomor 067/ SP2D/SKKPD/2012 tanggal 26 April 2012, sebesar Rp 1.500.000.000.

Selanjutnya SP2D nomor 13/SP2D/SKKPD/2012, tanggal 12 Juli 2012, dengan dana sebesar Rp 500 juta dan SP2D nomor 36/SP2D/SKKOD/2012, tanggal 20 November 2012, dengan besar dana yang diterima yakni Rp 500.000.000.

“Semua dana tersebut ditransfer ke rekening nomor 0511001045 dengan penerima Jantje Dahaklori.” Katanya

Semua pengeluaran dana penyertaan modal tercatat dalam daftar pencairan penyertaan modal Pemkab MBD Kepada PT. Kalwedo tanggal 25 Maret 2019, dan ditanda tangani oleh. Kuara selaku Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten MBD.

Perusahaan ini bentukan BUMD Pemerintah MBD. Tugasnya mengurusi KMP Marsela. Kapal itu kini karam. Tak lagi beroperasi sejak 2016.

Adapun warga menemukan adanya indikasi sejumlah orang memanfaatkan kondisi itu untuk memperteli dana subsidi dari Kementruan Perhubungan.

Untuk tetap mendapatkan dana subsidi, oknum di PT. Kalwaledo membuat laporan progress palsu pelayaran KMP Marsela, mereka gerilya untuk mendapatkan tanda tanggan sejumlah pihak, diantaranya syahbandar. Tanda tangan ini sebagai bentuk hukum kalau kapal masih beroperasi.