BERBAGI

Redaksikota – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar mengatakan bahwa equality before the law atau kesamaan derajat di mata hukum harus ditegakkan di Indonesia. Termasuk juga terkait dengan rencana penerapan larangan menghina Presiden di rancangan KUHP.

“Sebagai Sosiolog, saya tidak setuju ada pasal penghinaan terhdp Presiden dalam draft KUHP. Alasannya tidak ada kesamaan di hadapan hukum,” kata Musni Umar dalam akun twitternya, @musniumar, Rabu (7/2/2018).

Bagi Musni, Presiden adalah manusia biasa yang juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, termasuk juga terkait dengan perlindungan hukum.

“Presiden bukan raja, maka tidak sepatutnya Presiden dilindungi bagaikan raja,” ujarnya.

Maka dari itu, ia pun menyatakan secara pribadi bahwa dirinya menentang adanya pasal penghinaan Presiden disahkan dalam draft KUHP tersebut.

“Tolak pasal penghinaan Presiden dalam draft KUHP,” tegasnya.

Diketahui, pasal tentang penghinaan Presiden sempat ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Namun sayangnya pada tahun 2006 pasal tersebut dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitus (MK) bernomor 013-022/PUIV/2006. Karena pasal tersebut dianggap inkonstitusional, maka sudah tidak ada lagi pasal yang bisa menjerat seseorang ketika dianggap menghina Presiden.

Sementara itu pakar hukum tata negara, Mahfud MD merasa dirinya sangat sepakat dengan putusan MK yang saat itu dipimpin oleh Jimly Asshiddqie.

“Tapi saya setuju putusan itu. Karena kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi,” ujar Mahfud kepada warftawan, Selasa (6/2/2018).

Mantan Ketua MK ini menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya perlu ada alasan baru jika ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. Menurut Mahfud, pasal baru dimaksud apabila dalam putusan MK dianggap masih memiliki celah dan kurang sempurna.

Mahfud mencontohkan pasal baru seperti dalam Undang-undang Pilkada yang diputuskan MK, lalu kemudian diuji materikan kembali yang akhirnya menjadi Undang-undang. Baginya alasan baru itu penting agar tidak mencampuradukan hukum dengan politik.

“Tapi bicara teorinya harus ada alasan-alasan baru. Alasan barunya apa?” tanya Mahfud.