Beranda Kolom Opini Pemerintah RI Tak berkutik, Perusahaan Transportasi Online Sukses Kangkangi Negara

Pemerintah RI Tak berkutik, Perusahaan Transportasi Online Sukses Kangkangi Negara

Penulis : Dedi Hardianto
Wasekjen Bidang Kebijakan Publik ProDEM

Layanan ride sharing berbasis teknologi aplikasi yang populer beberapa tahun terakhir dianggap tidak pro terhadap peraturan-peraturan yang diatur pemerintah Republik Indonesia, menabrak undang-undang, tidak menggunakan program wajib negara, penuh tipu muslihat dan cenderung eksploitatif.

Hal itu terlihat jelas dengan pola mengacak-acak peraturan dan tawaran program yang dimainkan masing-masing korporasi ride sharing atau biasa disebut aplikator dan jelas sekali mereka menjalankan praktek merkantilisme dan neoliberalisme krn ada penghisapan dan mengekploitasi kondisi ekonomi dan rakyat miskin Indonesia dan kini setelah beberapa tahun mereka beroperasi mulai nampak menimbulkan bencana bagi banyak orang dengan sederet berbagai jenis kasus hukum yang timbul khususnya dari aplikator Grab.

Dari belasan perusahaan sejenis Terdapat 3 perusahaan ride sharing yang bersaing di Republik ini, seperti Grab, Uber dan go-Jek, sementara sisanya layu sebelum berkembang, entah karena tidak memiliki konsep yang jelas atau hanya sekedar mencari sensasi semata.Tiga Kelompok yang tersisa ini memiliki bisnis di bidang transportasi roda dua dan roda empat, terkhusus Go-Jek, mereka mengembangkan bisnis di sektor jasa pijat, layanan antar barang, makanan, tiket bioskop dan tenaga kebersihan.

Secara sistem terbuka, kasat mata kita berfikir pola bisnis ini berada di sektor teknologi, perhubungan dan ketenagakerjaan, yang kesemuanya dibantah keras oleh kelompok aplikator ini, tujuannya Cuma satu, mengejar keuntungan sebesar mungkin, lalu mengaburkan pakem utama bisnis ini dengan menghilangkan potensi-potensi aturan dan pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan jenis bisnis yang ditawarkan.

Kelompok aplikator ini sukses besar mengadu domba 3 kementerian yang membidangi transportasi atau perhubungan, teknologi dan ketenagakerjaan. Mengaku bergerak di bidang aplikasi, faktanya kelompok ini melibatkan sektor perhubungan melalui transportasi darat milik para pekerja yang bekerja tanpa gaji di perusahaan aplikator tersebut.

Normalnya para pekerja mendapatkan alat transportasi dari pemberi kerja, namun dengan pola picik perusahaan aplikator para pekerja sukses dibohongi dan menggunakan kendaraan mereka sendiri. 1 poin, Kementerian Perhubungan sukses ditelanjangi.

Dengan sebutan mitra, kaum kelas pekerja dianggap sebagai pengusaha, padahal mereka bergabung dengan kelompok aplikasi ini karena membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Kelompok-kelompok pekerja ini diberikan brand seragam agar mudah dikenali dan dikontrol, akan tetapi, para pekerja ini secara tidak sadar justru telah kehilangan haknya sebagai tenaga kerja. 2 poin, Kementerian Tenaga Kerja ditelanjangi.

Kementerian Kominfo sebagai lembaga yang terfokus dalam bidang teknologi juga sukses dibelah oleh kelompok aplikator tersebtu, Kominfo yang seharusnya mengawasi, terbukti kehilangan peran dan 100% mengikuti pola main aplikator. 3 poin, Kementerian Kominfo sukses ditelanjangi.

Dengan bersifat Go Public dan membuka keran IPO, maka perusahaan aplikasi sukses melantai di bursa dan mendapatkan banyak investor, salah satunya pperusahaan asuransi, asuransi yang diterapkan dalam sistem aplikator hanya mengcover insiden yang terjadi terhadap pekerja aplikator pada saat bertugas membawa penumpang, di luar itu, tentu saja tidak akan dipedulikan, apabila terjadi insiden yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa, maka diperlukan investigasi untuk mengeluarkan bantuan santunan yang besarannya pun tidak layak. Di situasi ini, jutaan pekerja aplikator online tentu kehilangan haknya untuk menjadi peserta program kesehatan negara, BPJS Kesehatan, padahal BPJS Kesehatan mengcover pekerja dan keluarganya 24 jam dalam 1 hari. Aplikator lagi-lagi sukses menelanjangi BPJS Kesehatan, 5 poin.

Lalu bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin hari tua para pekerja aplikator? Tentu saja turut hilang dan tak berfungsi. Anehnya pemerintah seolah tak berdaya menangani situasi tersebut, semua lembaga negara terkait perusahaan aplikator sukses ditelanjangi, dan negara terang-terangan dikangkangi oleh perusahaan aplikator berwajah malaikat tapi berhati iblis ini.

Lalu apa langkah kita selanjutnya? Membiarkan rakyat tereksploitasi begitu saja?

Tanyakan saja pada Jokowi!!

Waspadalah!!