Beranda Kolom Opini Airlangga Hartarto Harus Lepas Jabatan Menteri Demi Jokowi dan Golkar

Airlangga Hartarto Harus Lepas Jabatan Menteri Demi Jokowi dan Golkar

99 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa posisi Airlangga Hartarto saat ini tidak tepat jika masih memegang jabatannya sebagai Menteri Perindustrian.

“Menurut saya Airlangga Hartarto sebaiknya mundur atau menunggu reshuffle dari Presiden, dia harus melepaskan jabatannya sebagai Menteri Perindustrian,” kata Karyono Wibowo di Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Ada dua faktor yang mendasari ketidaktepatan Airlangga berada di kursi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Salah satunya adalah persoalan Golkar. Menurut Karyono, Golkar saat ini tengah membutuhkan peran aktif Ketum barunya itu untuk melakukan berbagai perbaikan pasca goncang akibat kasus Setya Novanto beberapa waktu yang lalu

“Golkar hari ini butuh waktu yang banyak dan panjang dan upaya yang lebih keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di internal partai Golkar. Artinya Airlangga harus menata kembali organisasi partai Golkar agar kembali stabil dan lebih solid dari periode sebelumnya,” ujarnya.

Karyono pun menilai pasca polemik internal Golkar beberapa waktu yang lalu itu tetap saja menyisakan persoalan yang perlu diakomodir secepatnya sehingga roda organisasi besar itu dapat berjalan sesuai dengan ruhnya.

“Bagaimanapun juga benih-benih konflik Golkar masih ada, oleh karena itu perlu dikelola, jangan sampai konfrlik yang terjadi di internal Golkar kemudian melemahkan posisi Golkar secara politik, maka perlu dibutuhkan manajemen yang bisa diterima oleh seluruh kader,” terangnya.

Disamping itu pula dalam waktu dekat tantangan besar partai era orde baru tersebut juga perlu mendapatkan konsentrasi besar dari sosok Ketua Umum yang baru itu.

“Golkar harus menghadapi Pilkada serentak 2018 kemudian tahun depannya menghadapi Pemilu Nasional 2019 yang akan berjalan serentak. Itu kan membutuhkan energi yang cukup dan strategi yang tepat untuk membangun kejayaan Golkar,” imbuh Karyono.

Kemudian alasan kedua adalah terkait dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang sempat mengumbar statemen jika Menteri di Kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan.

“Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahannya sudah sampaikan ke khalayak meskipun tidak tertulis, tapi menurut saya ucapan Presiden masih dicatat oleh memori kolektif masyarakat sehingga jangan sampai ketika Airlangga Hartarto masih merangkap jabatan itu bisa berdampak pada citra Presiden,” tutupnya. (ibn)