Beranda Kolom Opini Keputusan MK Sudah Final, Persatuan Indonesia Harus Jadi Narasi Bersama

Keputusan MK Sudah Final, Persatuan Indonesia Harus Jadi Narasi Bersama

90 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Jika saja, dinamika Pilpres 2019 ini, terjadi pada zaman kerajaan Angling Darma pada 300 tahun silam. Maka dapat dipastikan, Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua pendekar sakti yang pilih tanding, bernama Mahasura dan Rangga Suli. Dua pendekar tangguh dan pilih tanding itu berasal dari tanah Jawa, dan keduanya memiliki kesaktian dan nama besarnya masing-masing di jagat persilatan.

Hanya saja, Mahasura dan Ranga Suli memiliki perbedaan pandangan mengenai dunia persilatan terutama dalam tata cara memaknai ilmu kanuragan. Sehingga, hal itu juga banyak melahirkan perdebatan-perdebatan panjang dikalangan para pendekar. Konyolnya, perbedaan pandangan itu harus selesaikan dengan sebuah pertarungan yang sangat hebat.

Hingga pada suatu waktu, perguruan Jagat Saksana mengadakan arena adu tanding kanuragan, yang dibuka secara umum untuk para pendekar, yang ingin menjajal dan mempertahkan nama besarnya di dunia persilatan. Biasanya, perguruan Jagat Saksana sangat rutin mengadakan Gladi Kanuragan setiap satu windu sekali. Dalam dunia kependekaran, sudah menjadi sebuah tradisi bahwa, pada saat ada arena adu tanding, para pendekar biasanya membawa nama besar perguruan.

Atas nama perbedaan pandangan, Mahasura yang mewakili padepokan Sugaluh dan Rangga Suli mewakili padepokan Halimun Petak, berminat untuk mengikuti arena adu tanding di perguruan Jagat Saksana. Hingga pertarungan hebat dua perdekar itu pun pecah di permukaan. Dalam dua kali pertarungan, yang dilakukan selama 2 Windu terakhir, rupanya Rangga Suli tidak bisa mengalahkan Mahasura.

Sebagai seorang pendekar sejati, Rangga Suli mengakui kehebatan Mahasura sebagai pendekar sakti dan pilih tanding. Begitu juga dengan Mahasura, mengakui kehebatan Rangga Suli, yang terkenal sakti dan memiliki nama besar di dunia persilatan di tanah Jawa. Pada umumnya, kebanyakan dari pendekar, memahami adu tanding sebagai sarana untuk mencari nama dan pengakuan.

Namun tidak untuk Mahasura. Baginya, adu tanding selain mencari para pendekar sakti, secara hakiki juga sebagai upaya untuk mempertahankan kebenaran, dan menumpas kejahatan, agar angkara murka bisa dihancurkan di Mayapada. Sehingga dengan pendirian itulah, Mahasura tidak sedikit pun merendahkan pendekar-pendekar yang berhasil dikalahkannya.

Bahkan dalam kisah itu disebutkan bahwa, Mahasura justru memberikan ruang gerak dan kebebasan bagi para pendekar, termasuk Rangga Suli, untuk tetap melestarikan padepokan Halimun Petak. Sebab musuh para pendekar adalah kejahatan dan angkara murka yang ada di Mayapada ini.

Kisah kelam yang terjadi pada 300 tahun silam itu, dalam konteks yang berbeda rupanya kembali terjadi dalam skala politik Indonesia, sebut saja Pilpres 2019. Bagaimana tidak, Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukanlah pertama kali bertanding di Pilpres 2019. Sebelumnya, pada Pilpres 2014, mereka juga bertanding. Bisa dikatakan, Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah rival politik.

Pada Kamis, 27 Juni 2019 kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak semua perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan tim Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak semua sengketa termohon, sekalipun tidak menguntungkan semua pihak, akan tetapi keputusan lembaga tinggi negara itu adalah keputusan yang sudah final. Tidak bisa ditawar apalagi dirubah.

Oleh karena itu, idealnya, setelah adanya keputusan tersebut, dinamika politik tentang Pilpres 2019, seharusnya bisa segera disudahi, dan tidak adalagi narasi-narasi yang berkembang mengenai Pilpres yang itu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Kekerasan yang mengarah pada kerusuhan, hoax yang mengarah pada perpecahan, serta tindakan-tindakan politik lainnya yang dapat memperkeruh suasana, harus di hentikan.

Tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi harus oleh semua pihak. Terutama oleh para pendukung 01 maupun 02. Pada saat yang sama, Joko Widodo maupun Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan ajakan kepada para pendukungnya melalui pidato politiknya.

Keduanya secara kasat mata, berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari perpecahan. Keduanya juga menghormati sepenuhnya keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Seperti Jokowi, dalam pidato politiknya Ia mengajakan seluruh rakyat Indonesia, untuk kembali bersama-sama membangun Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa, saat ini tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada adalah persatuan Indonesia.

Begitu pun dengan Prabowo Subianto, lewat pidato politiknya Ia meminta kepada seluruh pendukungnya, agar tidak berkecil hati, dan tetap menjaga kedamaian, serta tetap taat pada konstitusi negara dan tetap memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara.

Pidato politik yang disampaikan dua tokoh terbaik bangsa ini, tentu saja sangat normatif. Namun, sebagai pemimpin, kedunya sangatlah kesatria. Bila kita melihat penggalan kisah Mahasura dan Rangga Suli, maka ada beberapa poin penting yang harus dicontoh oleh Jokowi maupun Prabowo.

Pertama, sikap siap kalah dan sikap siap menang. Secara formal dan prosedural, Pilpres 2019 telah usai dilaksanakan, dan semua tahap rangkaian politik Pilpres 2019, telah dilalui. Oleh karena itu, sebagai seorang kesatria, Prabowo Subianto dan semua koalisi parpol pendukungnya, harus memiliki sikap siap kalah dan siap menang, dengan cara menghormati keputusan lembaga tinggi negara, serta mengakui kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, dari dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan.

Mengakui kemenangan Jokowi-Ma”ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, tentu saja tidak sama sekali mengecilkan Prabowo-Sandi sebagai tokoh bangsa ini. Hal itu juga dilakukan oleh Rangga Suli kepada Mahasura, seperti dipenulis ceritakan di penggalan kisah.

Kedua, Jokowi dan koalisi oarpol pendukungnya, harus merubah pemahaman Pilpres 2019, secara lebih subtansial. Artinya, dinamika Pilpres, bukan hanya ajang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi harus melampaui hal itu. Spirit Pilpres 2019, harus menjadi satu ajang perbaikan segala hal, salah satunya perbaikan terhadap demokrasi Kita.

Ketiga, Koalisi Parpol pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung militannya, harus memformat ulang, narasi-narasi yang akan digulirkan, pada saat jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama lima tahun. Begitu juga dengan parpol pendukung Prabowo-Sandi di DPR, harus bisa menjadi oposan yang membangun, dan menjadi kekuatan penyeimbang yang baik. Menggulirkan narasi Pilpres 2019, secara terus menerus, justru tidak akan membuat kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Sebab, hal itu akan mengarah pada perpecahan. Kita berharap, dengan telah diputuskannya hasil sengketa Pilpres 2019, oleh Mahkamah Konstitusi, kondisi kehidupan bangsa dan negara ini berada dalam kondisi yang baik dan aman.