Beranda Kolom Opini Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Tak Akomodir Surat Panglima TNI Soal Revisi...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Tak Akomodir Surat Panglima TNI Soal Revisi UU Terorisme

565 views
TNI
Tentara Nasional Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali menyinggung masalah rencana perubahan terhadap draft Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah memasuki tahap akhir di DPR. Menurut mereka masih ada catatan besar dalam draft tersebut yakni keterlibatan Militer dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Salah satu sikap ini pun disampaikan Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial, Al-Araf. Ia mengatakan bahwa dalam surat yang dikirimkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tajhjanto ke DPR RI pad tanggal 8 Januari 2018 lalu itu, Panglima TNI meminta agar Pansus revisi UU Terorisme mengakomodasi beberapa usulan TNI. Diantaranya usulan perubahan nama, dari “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta perluasan definisi terorisme serta tugas serta wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Al-Araf mengatakan usulan-usulan tidak tepat. Pertama, terkait perubahan judul, saat ini pembahasan sudah memasuki tahap akhir di DPR. Perubahan judul tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini dari awal bertujuan untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 dan bukan UU yang baru.

“Pembahasan di DPR ini bukan membuat Undang-Undang baru, tetapi merevisi pembahasan yang sudah lebih dari setahun. Dalam konteks itu, perubahan itu tidak dibenarkan dalam konteks pembuatan aturan revisi. Oleh karenanya itu usulan yang mesti ditolak,” kata Al-Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).

Jika perubahan terhadap judul dilakukan, Direktur Imparsial ini pun menilai maka pembahasan seharusnya sejak awal bertujuan untuk membuat Undang-undang yang baru, dengan cara membatalkan atau menghapus UU lama, bukan melakukan revisi atas draft UU yang ada.

TNI bukan penegak hukum

Yang menjadi catatan besar bagi Al Araf juga soal sistem hukum di Indonesia. Baginya jika sampai militer masuk dalam menangani dan menindak secara hukum terorisme ini, maka sistem hukum yang ada akan menjadi tidak konsisten. Hal ini lantaran militer menurut Al Araf bukan aparatur negara penegak hukum melainkan aparatur pertahanan negara.

“Penambahan kewenangan militer dalam RUU, yakni melakukan penindakan sampai penangkapan untuk diserahkan ke Polisi. Itu sesuatu yang salah dalam criminal justice system, karena militer bukanlah aparat penegak hukum. Jadi, tidak dibenarkan masuk dalam ranah hukum. Ini akan menghancurkan proses sistem peradilan pidana,” kata Al-Araf.

Dengan dasar inilah, Al Araf bersama dengan beberapa LSM lainnya yakni Kontras, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, TII meminta agar DPR RI mengabaikan usulan Panglima TNI tersebut dalam upaya perubahan revisi UU Terorisme.

“Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM,” tuntutnya.

Wewenang TNI tangani terorisme ada di UU TNI

Lebih lanjut, Al Araf mengatakan jika memang TNI ingin ikut campur dalam penanganan terorisme, hal itu sudah diakomodir di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Baginya kewenangan TNI untuk ikut campur dalam persoalan penanganan terorisme sudah cukup dan itu dapat dilihat dari kerjasama yang apik antara TNI dan Polri dalam beberapa kasus penanganan terorisme di Indonesia. Salah satunya adalah Satuan Tugas (Satgas) Tinombala dalam memburu kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

Operasi Tinombala dimulai Januari 2016 lalu. Operasi ini merupakan operasi gabungan TNI dan Polri untuk mengejar kelompok teroris MIT dan jaringannya. Kelompok ini telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung kelompok ISIS di Suriah. Sebelum ada Operasi Tinombala, perburuan Santoso dilaksakan melalui operasi Camar Maleo. (*)