Beranda Kolom Opini Ancaman Separatisme Di Papua Dan Peran Strategis Pemerintah

Ancaman Separatisme Di Papua Dan Peran Strategis Pemerintah

225 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota- Permasalahan terkait Papua senantiasa muncul di setiap tahunnya. Hal tersebut menarik, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali media yang memberitakan bahwa pemerintahan sekarang sedang gencar-gencarnya membangun sarana dan prasarana demi meratanya distribusi pembangunan yang ada di Papua. Meskipun begitu, tidak dapat kita pungkiri bahwa gelombang gerakan separatisme disana nyatanya masih tetap ada.

Jika kita menelusuri hubungan antara pusat dan daerah, dengan adanya UU Otonomi Khusus no 21 tahun 2001, Papua telah diberikan wewenang yang lebih leluasa untuk mengatur dirinya secara mandiri.
Papua memiliki keistimewaan tersendiri diantara provinsi lainnya yang terletak pada jabatan Gubernur yang mewajibkan harus orang Papua asli – hal ini awalnya merupakan kebijakan Majelis Rakyat Papua (MPR) yang dikabulkan oleh pusat.

Provinsi Papua sangat kaya akan sumber daya alamnya. Namun di sisi lain sumber daya alam yang mereka miliki tidak seimbang dengan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Hal itu di karenakan pembangunan sumber daya manusia di Papua yang masih tergolong rendah.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, sedikitnya menggagambarkan tiga unsur yang ada di dalamnya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Provinsi Papua mempunyai catatan kurang baik dalam pembangunan manusianya, ini terlihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua yang masih rendah. Padahal yang harus kita ketahui bahwa, pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat sepenuhnya berpartisipasi dan berkontribusi dalam segala bidang pembangunan.

Elemen-elemen pembangunan manusia menegaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai meliputi kehidupan yang sehat,mendapatkan pendidikan serta dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan sentral dari proses pembangunan tersebut.

Dalam menyikapi permasalahan ini, Presiden Jokowi telah berkali-kali berkunjung ke Papua untuk meninjau langsung pembangunan yang ada di sana. Salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah adalah masalah pembangunan infrastruktur berupa jalan raya terutama di daerah-daerah timur dimana begitu nyata ketimpangan yang ada di sana. Nantinya semua pelabuhan akan memiliki akses jalan yang memadai untuk distribusi barang.

Bahkan pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa sekarang ini telah berhasil menguasai 51% saham Freeport yang artinya rakyat Indonesia terutama Papua dapat bernafas lega dan menunggu manfaat kebijakan tersebut.

Menurut penulis, jika kita tinjau memang masih ada saja gerakan separatisme yang ada di Papua, ada beberapa aspek yang melatarbelakangi gerakan tersebut diantaranya; Ketidakpuasan sebagian rakyat Papua atas pemerintah, karena belum meratanya distribusi pembangunan dari pusat ke tanah papua serta kurangnya sarana pendidikan sehingga banyak rakyat Papua yang tidak bisa mendapatkan haknya. Sebagaimana Menurut Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri, “kehadiran OPM dilatarbelakangi oleh keadilan sosial yang belum terpenuhi” – dikutip dari Republika.

Menambahkan hal tersebut, penulis juga mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin menetralisir ketimpangan yang ada di Indonesia bagian Timur dengan Cara membangun infrastruktur seperti jalan trans Papua guna menekan barang-barang agar mimiliki harga yang stabil, khususnya di Papua dan menjadikan harga bbm jauh lebih murah dari sebelumnya.

Namun, penulis juga mengingatkan agar rezim saat ini harus memberikan perhatian lebih terhadap Indonesia bagian timur khususnya apa yang terjadi di Papua, karna bagaimanapun Provinsi Papua adalah aset dan anugrah Tuhan yang sangat berharga yang dimiliki oleh Negara.

*Oleh: Imam Qolyubi (Alumni Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)