Sumber gambar: gerotimes.com
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA – Media sosial dan massa hari-hari ini diwarnai penuh oleh cebong dan kampret. Cebong merupakan sebutan bagi tim ‘diehard’ Jokowi dan Kampret panggilang ‘pecinta mati’ Prabowo. Mereka tak ambil pusing, menutup mata dan telinga akan kesalahan junjungannya. Dengan gaya membabi buta, mereka terus lakukan pembenaran subyektif untuk kepentingan setiap kubu. Padahal kita manusia Indonesia, bangsa yang besar, sepatutnya bisa lebih obyektif menakar debat kedua calon presiden kemarin (17/02) yang mengupas tentang energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Kita sadar bahwa Jokowi dan Prabowo adalah manusia, sudah tentu hakikat ‘salah’ pasti melekat pada diri mereka. Dalam debat yang lebih natural–karena tak ada kisi-kisi, Jokowi ditemukan salah kutip data. Ia yakin tak ada lagi kabakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 lalu. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengungkap masih ada kebakaran, walau dengan intensitas yang rendah. Jokowi juga membuat banyak pihak kecewa karena mengatakan hampir tak ada konflik agraria di infrastuktur. Padahal tangis rakyat yang terkena pembangunan Tol Kendal dan Pembangunan Bandara Yogyakarta belum kering sama sekali sampai sekarang.

Prabowo terlihat grasa-grusu. Ia sebut impor air? sejak kapan negara pegunungan dan maritim dengan garis pantai terpanjang kedua didunia mengimpor air. Prabowo juga mengungkap kekhawatirannya, “kalau semua (tanah) dibagi-bagi ke rakyat, tanah kita habis”. Kontradiksi ini berlanjut ketika ia terus tekankan Pasal 33 UUD 1945, namun pada sisi berbeda ia akui masih menguasai tanah ratusan ribu hektar. Dengan demikian secara tidak langsung Prabowo mengumumkan kepada khalayak bahwa dirinya adalah bagian dari penyebab ketimpangan yang selama ini terjadi.

Debat juga mengungkap bahwa keduanya mempunyai kesamaan. Mereka hampir dipastikan tak berupaya mengungkap keadilan HAM pada masa lalu dan yang kini masih berlangsung. Mereka juga membuka peluang untuk terus mengambil opsi impor pangan kedepan dan menerima solusi sesat biofuel sebagai energi alternatif. Biofuel tentu akan menjadi jalan cerita baru perampasan tanah petani.

Namun jika kita menggali lebih dalam, tema pada debat kedua lebih mengerucut pada isu agraria. Walau sama-sama mengecewakan, Jokowi terlihat memiliki perspektif agraria yang lebih baik dari prabowo. Jokowi mengangkat logika penguasaan tanah sebagai sumber ketimpangan yang selama ini terjadi di Indonesia. Tak pelak fakta ini mengungkap sisi kelam sang purnawirawan. Busur ini juga terasa menusuk bagi para tuan tanah yang berada di kubu Jokowi.

Jokowi dan Ma’ruf Amin jelas tak memiliki izin hak untuk menguasai tanah, mereka secara personal juga tak berkaitan dengan penguasa orde baru, dan tak juga punya usaha yang berpotensi menghidupkan lagi model usaha monopoli-oligarki orde baru. Sementara, Prabowo-Sandi bisa dibilang sebagai tuan tanah yang menguasai ratusan ribu hektar. Bahkan Sandi memiliki catatan kelam dalam mengelola tanah negara. Izin Perusahaan Kehutanan Sandi di Riau dicabut KLHK karena menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat tahun 2015 lalu. Fakta ini menjadi mungkin Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial tak akan dilanjutkan jika mereka terpilih.

Pasangan ini juga sangat mungkin kembali hidupkan model ekonomi orba: Soehartonomic, yang membikin ekonomi kita ambruk tahun 1997-1998 lalu. Selain orientasi ekonomi mereka memang ke arah sana, pengaruh politik Cendana sebagai pengusung sudah tak perlu diragukan lagi. Selain itu dalam visi-misi Indonesia Menang, mereka juga serap kaidah Bank Dunia dalam pertanian yakni menerapkan Public Private Partnership (PPP) yang dibarengi dengan agenda-agenda neo-lib lainnya.

Berbanding terbalik, dalam nawacita dan visi Indonesia Maju, Jokowi telah membuktikan Impor pangan mulai menurun setiap tahun–terkecuali gandum (karya Soeharto pada awal penggunaannya). Ia juga membuktikan pembangunan dari pinggiran terus digencarkan, berupaya mewujudkan keadilan sosial terutama di Indonesia timur, berkomitmen menjalankan mandat UU Desa dengan meningkatkan anggaran dana desa setiap tahun, menurunkan angka kemiskinan menjadi 9 persen, menjaga inflasi pada kisaran 3 persen per tahun, menyejahterakan petani–terutama meningkatkan NTP Tanaman Pangan di angka 107, menurunkan ketimpangan dengan angka gini ratio 0,3 dan yang lainnya.

Jokowi juga telah menekan angka kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Hal ini menjadi prestasi tersendiri mengingat kebakaran hebat warisan SBY pada tahun 2015 lalu mencoreng wajah Indonesia didunia internasional. Ia mulai membenahi gambut agar kembali tak terbakar dan dieksplotasi secara brutal dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG).

Semasa pemerintahan, Jokowi tak pernah keluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) baru kepada perusahaan. Jokowi malah mulai menyelesaikan konflik agraria masa lalu, dengan komitmen kuat untuk Reforma Agraria melelui distribusi tanah kepada petani di wilayah konflik: seperti di Badega Garut dan Mangkit Sulut. Ia juga menunaikan janji untuk membagikan hak kelola tanah kepada petani disekitar hutan melalui skema perhutanan sosial.

Bicara agraria, konflik dan petani tentu kita harus merujuk penilaian salah satu organisasi yang sudah makan asam-garam dalam bidang yang dimaksud, yakni Serikat Petani Indonesia (SPI). SPI adalah organisasi petani yang beranggotakan petani kecil dan tak bertanah. Sejak tahun 1990-an, petani SPI konsen menuntut penyelesaian konflik agraria dan memperjuangkan tanah bagi petani di Indonesia. Setelah satu setengah dasawarsa berdiri, SPI sadar bahwa perjuangan agraria tidak cukup hanya melalui aksi massa, kampanye, dan reklaiming.

Pada Pilpres 2014, SPI akhirnya untuk pertama kali menyatakan memilih salah satu calon presiden secara terbuka. SPI memandatkan dukungan petani waktu itu kepada calon presiden Jokowi tanggal 1 Mei 2014 di Sekretariat DPP SPI Mampang Prapatan. Dukungan itu disampaikan langsung kepada Jokowi dengan memaparkan Visi Kedaulatan Pangan SPI tahun 2014-2024.

Hasilnya Jokowi terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019 mengalahkan Prabowo. Kemudian setelah itu visi SPI tentang Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan menjadi salah satu dasar Nawa Cita dan menjadi agenda pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Skema memang tak berjalan mulus, walau sebagai pengusung, SPI tetap pada posisi kritis kepada pemerintah untuk konflik agraria yang masih terjadi. Namun mereka tak memunggungi kinerja pemerintah yang sudah berjalan empat tahun ini, terutama dalam upaya mengurangi konflik agraria dengan menerbitkan Perpres 86/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres 88/2018 tentang Reforma Agraria dan capaian lain yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Menimbang dan mengukur kembalinya calon presiden yang sama pada Pilpres 2014: Jokowi dan Prabowo, petani SPI dari Aceh hingga NTT, dari Kalimantan hingga Sulawesi akhirnya memutuskan pilihan mereka secara organisasi. Petani SPI kembali memenangkan Jokowi yang kini berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin pada pilpres 2019 ini.

KH. Ma’ruf Amin sendiri adalah tokoh dibalik menggeliatnya ekonomi syariah di Indonesia. Beliau juga menyatakan berkomitmen untuk menjalankan ekonomi konstitusi yang merupakan buah pemikiran Bung Hatta, yakni koperasi. Dalam hal ini Pertimbangan SPI memlih Jokowi-Amin sangat sesuai, karena mereka juga sedang bekerja diakar rumput untuk membentuk 1.000 Koperasi Petani diseluruh Indonesia.

Jokowi-Amin tentu tak sempurna, tak juga begitu ideologis, tapi dalam empat tahun memerintah, Jokowi sudah berusaha keras menjalankan mandat konstitusi, walaupun masih belum tuntas. Keputusan SPI patut diapresiasi, memang masih belum ideal, tapi keputusan SPI adalah pilihan perjuangan mereka untuk menjadikan pemerintah yang ideal. Terlebih peluang pilihan kepada capres yang lain tak lagi memungkinkan. Mereka merupakan salah satu aktor penyebab ketimpangan penguasaan tanah yang sudah terjadi menahun. Inilah yang menjadi kunci bagi para pemilih pada pemilu 17 April 2019 mendatang.