Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Proses pra peradilan telah diputuskan bahwa berdasarkan tuduhan terhadap Setnov tidak terbukti sebagai tersangka, tentunya saya meduga terdapat sedikit banyaknya kekeliruan atau pemihakan dalam putusan tersebut sehingga bisa mengabaikan rasa keadilan.

Dari ungkapan di atas, tentunya dapat mengetahui seberapa besar tegaknya hukum di negeri ini, yang kurang mumpuni dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia kususnya.

Yang anehnya sangat menduga terlihat masih ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja mengagungkan SN (Setya Novanto -red) ibarat seorang tokoh pahlawan nasional atau wali yang terus menerus disembah-sembah.

Dari penglaman semacam itu dapat kita petik satu spirit education of law yang lebih berkeadilan akan tetapi sangat dibutuhkan kontribusi pemuda bangsa Indonesia terhadap perjuangan saat ini.

Seorang SN sebagai pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar atau politisi senior yang juga sangat perlu diberikan semacam aspresiasi sebagai satu kebanggaan kita terhadap perjuangnya untuk negeri ini, dan pada akhirnya rakyat Indonesia sekarang meminta menagih janji-janji pimpinan KPK untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, agar terlihat jelas kinerja KPK untuk bangsa dan negara.

Untuk itu, perlu dipertanyakan kepada institusi-institusi penegak hukum atas putusan bebas pra peradilan SN dan mengapa ada hal urgensi apa untuk menetapkan kembali SN sebagai tersangaka….???

Tentunya perlu didorong seluruh penegak hukum yang berkaitan agar jangan lamban dalam proses hukum SN, karna jika tidak maka akan berimbas buruk kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan menangani perkara ini.

Berdasarkan informasi yang saya temui melalui media-media baik itu media cetak, online, maupun media elektronik, bahwa ada informasi yang berkaitan dengan dilapornya kedua pimpinan KPK (berinsial) AR dan SS pada tanggal November lalu, bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenag dan pemalsuan surat-surat oleh penyidik KPK. Dugaan tersebut adalah dua nama tersebut melakukan pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau pasal 421 KUHP.

Jika memang terdapat beberapa indikasi maka Bareskrim Mabes Polri jangan segan-segan dalam pengambilan keputusannya dan segera ditindaklanjuti penyelidikan terhadap kedua pimpinan KPK itu.

Kiranya diharapkan kepada pimpinan kepolisian RI l jangan menghambat atau menghalang-halangi apalagi sampai mengintervensi proses tegaknya peyelidikian kepada dua pimpinan KPK itu. Apa lagi ini masalah serius yang perlu dikaji dan ditelaah secara bersama agar dalam peningkatan status dua pimpinan KPK yakni AR dan SS untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Di negara ini bukan hanya satu oknum saja yang bermasalah tentunya banyak dari para elite-elit koruptor lain yang menghabiskan uang Negara dan bukan hanya pimpinan DPR RI itu sendiri yang di kejar-kejar.

Saya pun mendorong kepada Kepolisian RI agar mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyidik harus memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, Pelapor dan terlapor paling lama seminggu setelah ditetapkan oleh penyidik.

Untuk itu sekiranya agar Kepolisian RI dapat bekerja secara profesional dan produktif untuk meningkatkan pemahaman supremasi hukum yang berkeadilan tanpa ada rasa unsur intimidasi dan lain-lain kepada pihak-pihak terlapor atau pelapor dalam rangka pengabdian kita kepada Negara hukum.

Jakarta 20 November 2017

Penilis
Salim Wehfany
Kabid Hukum dan Ham
Pertahanan Ideologi Syarikat islam DPW PERISAI DKI