Beranda Kolom Opini BII-PKPPRI Dukung Wacana Jokowi Berantas Paham Radikal di Lingkungan Pendidikan

BII-PKPPRI Dukung Wacana Jokowi Berantas Paham Radikal di Lingkungan Pendidikan

284 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ketua Umum Badan Investigasi Independen PKPPRI, Darsuli mendukung wacana Presiden Joko Widodo yang ingin berantas paham dan ajaran radikal, intoleran dan terorisme di kalangan pendidikan di Indonesia.

Bahkan wacana Presiden dalam upaya deradikalisasi dan pemberantasan terorisme tersebut perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada.

“Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa langkah preventif dalam pemberantasan terorisme melalui pendidikan adalah suatu pernyataan yang sangat tepat dan perlu di dukung seluruh stakeholder,” kata Darsuli dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota.com, Minggu (20/5/2018).

Salah satu upaya yang konkret dikatakan Darsuli adalah dengan menghadirkan dan menguatkan materi Pancasila dan akhlakul karimah bagi para peserta didik. Hal ini dilakukan agar wacana soal upaya preventif pemberantasan paham dan ajaran radikalisme di kalangan masyarakat tidak hanya sekedar silat lidah penguasa saja

“Pemerintah perlu segera menghadirkan Pancasila dan budi pekerti sebagai mata ajar di setiap jenjang pendidikan dan semua pengajar. Di setiap jenjang pendidikan diberikan peningkatan kapasitas pengetahuan tentang Pancasila secara rutin satu pekan atau satu bulan sekali dengan memaksimalkan kerja BPIP yang dibentuk Jokowi,” terangnya.

“Selain itu formulasi budi pekerti pemerintah dapat memaksimalkan kerja oleh Dirjen Kebudayaan dengan mengumpulkan budayawan dan stakeholder dari masing-masing wilayah untuk memformulasi mata ajar budi pekerti yang akan disampaikan pada setiap jenjang pendidikan, agar sesuai dengan kearifan lokal wilayah dan daerah masing-masing,” tambah Darsuli.

Selain itu, ia juga mendorong agar regulasi untuk memberantas terorisme melalui Revisi Undang-undang (RUU) nomor 15 tahun 2003 bisa segera disahkan.

“Revisi Undang-undang Antiterorisme yang sedang dibahas pembuat UU adalah produk politik yang saat ini perlu segera disahkan dan diundangkan guna penanganan terorisme,” tuturnya. (ibn)