Beranda Kolom Opini Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi, Sama-sama Didukung Ulama

Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi, Sama-sama Didukung Ulama

WIB
504 views
| Estimasi Baca: 3 minutes
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Oleh : Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo


Redaksikota.com – Sebelum hasil Ijtima Ulama jilid kedua diumumkan, banyak pihak sudah memprediksi bahwa arahnya akan mendukung pasangan Prabowo – Sandiaga. Meskipun, keputusan ijtima ulama jilid 1 yang mengusulkan Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo diabaikan.

Alasan mengapa ijtima ulama kedua tetap memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo – Sandi karena sebagian besar ulama yang tergabung dalam forum ijtima memiliki preferensi pilihan kepada figur capres yang menjadi penantang petahana yakni Joko Widodo.

Sementara dalam realitasnya, pilpres 2019 hanya ada dua pasangan. Maka secara psikologis, grup ulama yang hadir dalam forum ijtima tersebut cenderung lebih dekat ke pasangan Prabowo – Sandi. Saya sendiri menilai hasil ijtima ulama yang mendukung pasangan Prabowo – Sandi merupakan hak politik warga negara. Itu adalah ekspresi demokrasi.

Pertanyaannya kemudian apakah hasil Ijtima tersebut akan menaiikkan elektabilitas Prabowo-Sandi dan menggerus elektabilitas Jokowi-Kiai Maruf Amin?

Hal itu masih belum bisa dibaca secara pasti karena harus diukur melalui survei kuantitatif untuk mengetahui pengaruh Ijtima Ulama terhadap elektabilitas kandidat. Sebelum ada hasil survei maka yang bisa dilakukan adalah analisis berdasarkan asumsi kualitatif.

Jika dilihat dari hasil survei sebelum lahirnya Ijtima Ulama Jilid 2, Prabowo sudah didukung sebagian umat Islam.

Jika dilihat dari sebaran pemilih berdasarkan agama, disitu dapat dilihat bahwa elektabilitas Prabowo yang berada di kisaran 30 persen berdasarkan simulasi sejumlah hasil survei (belum berpasangan), sebagian besar pemilih Prabowo beragama Islam.

Begitu pula, dari sekitar 52 persen elektabilitas Jokowi, sebagian besar adalah pemilih Islam. Jadi, keduanya sama sama didukung umat Islam.

Dengan demikian menurut saya ijtima ulama Jilid 2 yang mendukung Prabowo merupakan penegasan saja dan sekadar penguatan dukungan kepada Prabowo. Pasalnya, tidak sedikit ulama yang lain memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin.

Karenanya, jika ada klaim bahwa hasil ijtima ulama jilid 2 merupakan representasi seluruh umat Islam jelas terbantahkan.

Lalu bagaimana pengaruh ulama terhadap perilaku pemilih di akar rumput. Berdasarkan survei perilaku pemilih di Indonesia, kedudukan ulama atau pemuka agama di masyarakat memiliki pengaruh besar.

Meskipun sikap atau anjuran ulama bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih calon presiden, tapi posisi ulama atau pemuka agama dalam mempengaruhi pilihan cukup signifikan.

Karenanya, dukungan ulama terhadap pasangan tertentu memiliki pengaruh di kalangan umat. Secara sederhana, peta kekuatan ulama tergantung seberapa banyak pengikut dan jamaahnya.

Ulama tertentu memiliki segmen pengikut masing-masing. Meski demikian ada sebagian pemilih dalam menentukan pemimpin tidak dipengaruhi oleh ulama. Mereka memiliki pertimbangan dan alasan lain.

Selain itu, ada kecenderungan umat Islam sudah semakin cerdas dalam menilai suatu fenomena yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, umat Islam di akar rumput sudah bisa membedakan kelebihan dan kekurangan calon pemimpin.

Masyarakat sudah bisa membedakan mana kepentingan agama dan mana kepentingan politik yang sekadar menggunakan Islam dan ulama sebagai label.

Oleh sebab itu, hasil ijtima ulama nantiya akan dipandang oleh umat sekadar himbauan yang tidak memiliki kekuatan mengikat seluruh umat Islam.

Putusan ijtima ulama jilid 2 yang mengarahkan dukungan ke pasangan Prabowo – Sandi merupakan bagian dari ekspresi demokrasi karena hal itu merupakan hak politik setiap warga negara. Yang tidak boleh adalah menodai demokrasi dengan mengeksploitasi isu SARA dan menggunakanmasjid sebagai tempat kampanye.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf (h) yang menyebutkan Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 280 Ayat 1 Huruf (c) melarang kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Meskipun larangan itu ditujukan untuk Pelaksana, peserta dan tim Kampanye tetapi norma tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat, apalagi para ulama yang menjadi panutan umat.

Masjid adalah tempat ibadah. Karenanya, menjadikan tempat ibadah dan atau lingkungan di kawasan tempat ibadah sebagai tempat kampanye atau kegiatan politik praktis justru menggeser fungsi utama sebagai tempat beribadah.

Lebih dari itu, menggunakan fasilitas ibadah sebagai tempat kampanye bisa menimbulkan disharmoni dan segregasi sosial di masyarakat.