Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pada masa Orde Lama Indonesia menggunakan beberapa Konstitusi seperti UUDS RI 1950, berlangsung dari 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. UUDS RI 1950 sebagai Konstitusi pada saat itu menganut sistem Kabinet Parlementer Demokrasi Terpimpin.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959 pada kurun waktu tahun 1999 ke 2002. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen.

MPRS Kemudian menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang saat itu dikenal sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Masuk era pemerintahan Orde Baru menggunakan sistem Pemerintahan Presidensiil. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pemilihan Presiden melalui sidang umum MPR melalui mekanisme pemungutan suara. Hak memilih di tangan MPR mayoritas Fraksi Golongan Karya dan Fraksi ABRI.

Jika melihat realita tersebut maka dapat disimpulkan kedudukan MPR sangat mendominasi pada waktu itu sebagai lembaga tertinggi. Presiden dipilih oleh MPR, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden sebagai mandataris MPR dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Perlu Kajian Mendalam

Garis-Garis Besar Haluan Negara atau disingkat GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara yang memuat pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. GBHN merupakan mandataris dari MPR kepada Presiden.

Adanya amandemen UUD 1945 terjadi perubahan peran antara MPR dan Presiden maka GBHN tidak berlaku lagi. Hal ini otomatis merubah sistem pemerintahan dalam tanda kutip Pemilihan Umum yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 setelah runtuhnya Orde Baru terpilih Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

GBHN yang diterapkan pada masa orde baru dihapus pada tahun 2000. Sebagai gantinya terbitlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari Ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara makin jauh dari cinta demokrasi. Sistem kekuasaan dan wewenang kekuasaan Presiden berlebihan melahirkan kekuasaan yang otoriter.

Diberlakukan atau tidak diberlakukan kembali GBHN  perlu di kaji secara mendalam dan disosialisasi agar masyarakat memahami terkait penting atau tidaknya GBHN, serta dampak-dampak yang akan timbul bila diberlakukan atau tidak diberlakukan kembali GBHN.