Beranda Kolom Opini Bahaya Golput Bagi Demokrasi Indonesia

Bahaya Golput Bagi Demokrasi Indonesia

550 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Oleh : Pituah Hapredrik

Pilkada dan Pemilu merupakan sebuah bagian penting dalam menyalurkan hak dan aspirasi rakyat dalam menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin mereka di masa mendatang. Namun sayangnya, masih ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni masih tingginya angka golongan putih alias Golput di masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya itu.

Bahkan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, tingkat partisipatif publik terhadap proses demokrasi tersebut masih di tahun 2015 saja masih 70 persen, sementara 30 persen sisanya menyatakan tidak memilih atau abstain.

Golput

Jika melihat dari sejarahnya, golput alias Golongan Putih merupakan sebagian sikap demokrasi pemilih khususnya dari kalangan Mahasiswa terhadap protes yang disampaikan dalam proses demokrasi tersebut, yakni mereka datang memilih namun bukan mencoblos calon yang ada melainkan mencoblos kotak putih di surat suara.

Situasi tersebut terjadi pada proses pemilihan umum tahun 1971 dimana gerakan yang dimotori oleh Arief Budiman dan Imam Waluyo tersebut dilakukan lantaran publik tidak akan berani untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana mereka akan ditandai ketika absent datang ke TPS untuk menyampaikan hak suaranya. Maka dari itu kampanye tersebut digalakkan.

Namun sayangnya jika dilihat dari konteks hari ini, golput tidak lagi karena alasan tersebut, melainkan lebih pada sikap apatismenya publik terhadap penyelenggaraan proses pemilihan umum tersebut. Bahkan disayangkan pula, sikap apatis yang cukup tinggi tersebut justru berasal dari kalangan generasi muda.

Golput di kalangan generasi muda

Abstain dalam menentukan pilihan di pemilihan umum ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan apatisme generasi muda Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak menyalurkan hak suaranya.

1. Calon pemimpin tidak sesuai kriteria

Memang golput bukanlah bentuk pelanggaran pidana yang diatur dalam regulasi apapun di Indonesia. Bahkan golput juga merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat itu sendiri, namun sayangnya asumsi tersebut semakin kuat manakala seluruh calon pemimpin yang maju dan wajahnya ada di kertas suara ternyata tidak mereka sepakati.

Generasi muda yang rentan bersikap golput tersebut akan sering mengatakan bahwa ia tak mau membenarkan jika ada calon pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria mereka, salah satunya dengan memilih mereka dalam pemilihan umum tersebut.

2. Tidak merepresentasikan suara anak muda

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum tersebut juga biasa didasari oleh ketidakberpihakannya suara anak muda yang diupayakan oleh para pemimpin atau calon pemimpin yang terpilih.

Mereka merasa percuma jika memilih pemimpin yang sama sekali tidak mewakili aspirasi dan suara mereka dari kalangan muda sehingga mereka enggan untuk memilih dalam agenda demokrasi tersebut.

3. KTP tidak sesuai dengan domilisi

Selain kedua faktor tersebut, ternyata persoalan urbanisasi menjadi poin yang tidak kalah penting, dimana domisili mereka tidak sesuai dengan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka bisa cukup kesulitan ketika mereka merantau baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan, sementara KTP mereka berada di daerah yang mungkin terbilang jauh jarak tempuhnya. Kondisi ini juga cukup menyumbang besarnya angka golput di Indonesia.

Apalagi masih banyaknya persoalan ketidakcocokan antara DP4 (data kependudukan) dengan DPT (daftar pemilih tetap) dalam proses pemungutan suara tersebut, baik karena masyarakat tersebut telah berpindah alamat kemudian belum terekam baik oleh dinas tertakit dan masih banyaknya pekerjaan rumah terhadap proses pemutakhiran data.

Bahaya golput

Meskipun dengan beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh masyarakat khususnya kalangan generasi muda tersebut, sampai pada asumsi golput adalah hak demokrasi yang tidak dilarang, ternyata ada persoalan lain yang tidak bisa dianggap remeh.

Dalam menentukan pemimpin baik Presiden atau Wakil Presiden maupun Kepala Daerah, Indonesia masih menggunakan proses voting atau pemilihan umum. Jika publik tidak menyalurkan hak suaranya, ada catatan tersendiri terhadap potensi buruknya.

1. Berikan kesempatan suaranya dicurangi

Tak hayal banyak laporan disampaikan terkait dengan kasus manipulasi data pemilih dalam perhelatan pemungutan suara di pemilu. Baik penyalahgunaan data yakni penggunaan data DPT lain untuk mendongkrak suara calon pemimpin yang maju. Cara seperti ini jelas sangat ilegal dan terus terjadi lantaran masih seringnya laporan kecurangan semacam itu.

Catatannya adalah mayoritas kasus tersebut terjadi lantaran DPT yang sebenarnya tidak menyalurkan hak suaranya di TPS sementara daftarnya sudah ada sehingga rentan diambil-alih oleh pihak tak bertanggungjawab seolah-oleh DPT tersebut telah menyalurkan hak suaranya.

2. Memberikan kesempatan calon sembarangan memimpin

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa seluruh pemimpin yang saat ini memimpin baik Presiden maupun Kepala Daerah adalah hasil dari produk demokrasi yakni melalui proses pemungutan suara atau voting.

Setidaknya sebagai seorang warga negara yang baik, publik harus menyalurkan hak suaranya sesuai dengan keperuntukannya itu sehingga setidaknya dapat meminimalisir calon pemimpin yang tidak baik gagal dalam memimpin dan begitupun sebaliknya, calon pemimpin yang tepat maupun yang mendekati tepat bisa menjadi pemimpin bagi mereka semua.

Namun jika masyarakat malah tidak ikut menyalurkan hak politiknya itu, maka potensi daerah atau negara dipimpin oleh orang yang tidak sesuai kapasitas dan kapabilitasnya juga sangat tinggi.

Memang dalam memilih pemimpin cukup sulit untuk mendapatkan angka 100% terhadap ekspektasi, namun setidaknya memilih calon pemimpin yang paling mendekati ekspektasi dibandingkan dengan calon yang lainnya bukankah lebih baik?.