Mahyudin Rumata
Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman PB HMI, Mahyudin Rumata. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

(Sasi Laut Adalah Protes Terbaik Melawan Jakarta)

Gubernur Maluku, Irjend Pol. (Purn) Murad Ismail pada senin 2 September 2019 di Ambon menyampaikan protes terhadap kebijakan perikanan oleh Pemerintah Pusat di Maluku. Bahkan Gubernur Murad menyerukan untuk melakukan Moratorium terhadap pengelolaan laut di Maluku, agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut terutama ikan di Maluku dapat bermanfaat untuk kepentingan rakyat Maluku.

Gubernur menganggap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merugikan Maluku. Hal tersebut, merujuk pada potensi ikan tuna di Laut Banda yang dalam pengoperasian Sistem Navigasi berbasis satelit (Global Position System- GPS) oleh pengusaha ikan hasil tangkapan di Laut Banda di bawah ke Laut Jawa untuk tujuan ekspor melalui surabaya dan mengunakan label dari Surabaya.

Gubernur tidak hanya menyikapi ikan di Laut Banda, tapi juga pemberian izin oleh Menteri Susi kepada 1.600 armada penangkap ikan di Laut Arafuru yang memproduksi ikan kurang lebih 1.400 konteiner perbulan. Tragisnya lagi, menurut Murad, praktek perizinan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga termasuk pengujian mutu ikan tidak lagi dilakukan di Ambon, tetapi dilakukan di Sorong, Papua Barat. Lebih parahnya lagi, masih menurut Gubernur, dari 1.600 izin kapal penangkap Ikan di Laut Arafuru tidak satupun Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari Maluku. (Tempo.co, 03/08/2019)

Padahal untuk di ketahui, Maluku menjadi Provinsi penghasil Ikan terbesar di Indonesia, tengok saja, Provinsi dengan luas lautan 527.191 km2 atau 90 persen wilayahnya adalah Lautan, pada tahun 2017 produksi perikanan hasil laut sebanyak 804.136,75 Ton/tahun dengan nilai produksi 2.049.601.439 Milyar. Selain itu luas areal penangkapan ikan diperairan umum tahun 2017 seluas 91.134,66 hektare, dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku terbanyak di Kabupaten Aru yakni 85.950,00 hektare, yang sempat di sentil Gubernur dalam pernyataannya. Dengan luas areal tersebut, nilai produksi penangkapan ikan di perairan umum diluar kategori Jaring Apung dan Rumput Laut sebanyak 3.442,19 Ton.

Tentu dengan potensi tersebut belum maksimal di manfaatkan dan dikelola dengan baik. Gubernur mungkin berasumsi dengan potensi demikian dan dengan kebijakan jakarta yang merugikan, tentu tidak bermanfaat untuk Rakyat Maluku. Selama ini Jakarta hanya memberikan semacam gula-gula saja untuk Maluku, sebagaimana di ketahui oleh Jakarta sempat menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), sayangnya LIN hanya sebagai pemanis bibir hingga saat ini.

Seluruh komponen di Maluku sekiranya wajib mengapresiasi dan memberi “Applous” untuk Gubernur atas pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Karena jika di dukung oleh seluruh elemen bukan tak mungkin dengan hasil laut saja, Maluku sudah bisa keluar dari zona Provinsi termiskin.

Dilain sisi, saran untuk Bapak Gubernur Irjend Pol. (Purn) Murad Ismail, pernyataan saja mungkin tidak cukup untuk melawan kebijakan Jakarta melalui Ibu Susi. Gubernur baiknya sedikit lebih keras dengan mendorong pemenfaatan sumber daya kelautan Maluku mengunakan Kearifan Lokal atau Hukum Adat (SASI). Sebagai instrumen lokal pemnnfaatan sumberdaya laut berkelanjutan, Sasi menjadi senjata ampuh melawan kebijakan Jakarta dengan segala instrumen lainnya yang di pakai untuk mengelola laut, sembari menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat (termasuk didalamnya pengaturan tentang Sasi), walaupun sebenarnya Maluku telah punya Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2038, namun tidak secara detail mengatur tentang pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil dari garis pantai.

Bapak Gubernur kiranya dapat mengundang Raja-raja se- Maluku untuk membicarakan pemanfaatan sumber daya laut Maluku dengan Prosesi Adat Sasi untuk seluruh laut di Maluku. Ini selain bentuk protes, juga adalah pola terbaik dalam pemanfaatan sektor kelautan kita. Sasi telah menjadi Hukum Adat di hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku, misalkan Sasi di Haruku, Lot di Kei Besar, Yutut di Kei Kecil, Ngam di Kepulauan Gorom dan lain sebagainya. Dengan Sasi, selain cara untuk meningkatkan potensi kelautan (menjadi pendapatan daerah nantinya), juga sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya laut Maluku.