Beranda Kolom Opini Ridwan al-Makassary : Papua Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Refeleksi Hari...

Ridwan al-Makassary : Papua Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Refeleksi Hari Integrasi Papua 1 Mei 2019

94 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA, Redaksikota.com – Dewasa ini, Papua masih bergolak secara politik, dan juga dihantui ancaman konflik horizontal terkait agama dan ras. Serangan, penembakan dan pembunuhan secara sporadis terhadap warga sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) acap terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Kasus Nduga yang terakhir (2018) adalah bukti bahwa para nasionalis Papua terus berupaya menunjukkan diri bahwa mereka masih eksis dan relevan. Pada saat yang sama, upaya internasionalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus diupayakan nasioalis Papua di luar negeri untuk memperkuat upaya mereka guna terselenggaranya referendum ulang atau membatalkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang dipandang cacat, intimidatif dan nirakuntabilitas. Selain itu, 1 Mei 1963 acap diklaim sebagai hari aneksasi bagi para nasionalis dan simpatisan Papua merdeka.

Tulisan ini berargumen bahwa integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sah dan final. Yang menjadi concern bersama saat ini adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa berjuang bersama untuk membawa Papua ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Karenanya, tulisan ini mengupas aspek sejarah dari peristiwa 1 Mei yang merupakan hari integrasi Papua ke pangkuan NKRI dan masa depan Papua dalam bingkai NKRI.
Secara historis, transfer wilayah Papua dari Belanda ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) PBB telah dilakukan pada 1 Oktober 1962, sesuai mandat Perjanjian New York. Adalah wakil Gubernur Jenderal Belanda, H. Veldkamp, telah menyerahkan Papua kepada UNTEA. Semenjak hari itu, UNTEA PBB dibawah pimpinan Jose Rolz Bennett, diplomat Guatemala, mulai bekerja di Papua. Bendera PBB telah berkibar berdampingan dengan bendera Belanda di tanah Papua. Sepanjang sejarah, untuk pertama kali tercatat PBB berkuasa pada satu wilayah pemerintahan daerah. Bennet telah bekerja dengan cepat untuk mengisi kekosongan pegawai.
Bagi Indonesia hanya bagian pertama Perjanjian New York yang dianggap memuaskan. Bagian lainnya adalah kompromi untuk menghindari pertumpahan darah. Sesuai kesepakatan kedua negara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akan dilaksanakan 6 tahun setelah penyerahan kontrol wilayah Papua ke Indonesia. Tugas Sekjen PBB adalah “to assist, advise and participate” dalam perjanjian. Bagi Indonesia, Perjanjian tersebut telah memberikan pilihan bagi metode dan prosedur bagi implementasi aksi Pepera untuk ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang sebagian pihak pro nasionalisme Papua dan pihak luar (termasuk sebagian skolar) mengabaikan aspek bilateral dari perjanjian tersebut, sehingga dipandang pelaksanaan Pepera tidak sesuai Perjanjian.Sebaliknya sebagian pro nasionalisme Papua menilai peralihan kekuasaan Belanda atas Papua ke UNTEA PBB, secara tidak langsung telah membuat Indonesia secara de facto mengontol Papua.
Lebih jauh nasionalis Papua menuding bahwa para pasukan Indonesia yang hidup dibiarkan tinggal untuk membantu menjaga keamanan dan hukum. Pada masa ini, di kalangan elit Papua terbelah: ada yang mendukung integrasi ke Indonesia dan ada yang mendukung nasionalisme Papua. Kelompok pro integrasi umumnya berasal dari masyarakat perkotaan yang terdidik seperti Silas Papare, EJ Bonay, Marthen Indey, Lukas Rumkoren, Albert Karubuy dan lain-lain. Sedangkan yang pro kemerdekaan, sebagian dari perkotaan juga, ada Herman Wayoi, John Ariks, Abdullah Arfan, Mori Musendi dan sejumlah nama lainnya. Mereka yang disebut terakhir sudah lama bekerja sama dengan Belanda untuk mewujudkan self determination Papua.
Menjelang transfer kekuasaan dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963, pasukan PBB telah berangsur-angsur meninggalkan wilayah Papua (bagi pro nasionalisme Papua, narasi yang berkembang: pasukan PBB diusir Sukarno). Pada 31 Desember 1962, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih dan selanjutnya dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB. Bennet telah diganti dengan Djalal Abdoh dari Iran. Abdoh kemudian menyerahkan kekuasaan administratif UNTEA kepada Sudjarwo Tjondronegoro, Kepala Perwakilan Indonesia di Papua. Dalam sebuah acara seremonial, Sekjen PBB, Cakravathi Narashimhan, berpidato di hadapan para diplomat Indonesia dan Papua untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terkait sebuah kegiatan hak penentuan sendiri. Pihak pro nasionalisme Papua menilai pidato-pidato dari orang Indonesia tidak menyebutkan hal tersebut.
Elias (Elizar) Bonay dari partai Partai Nasional (PARNA) telah dipilih sebagai Gubernur Pertama di Papua. Malam itu, Narasimhan dan seratusan personel PBB telah meninggalkan Papua. Pada 1 Mei 1963, Sukarno dalam pidato presidennya menekankan bahwa Papua tidak dibawa ke Indonesia tetapi kembali ke pangkuan Indonesia sebagai satu kelanjutan revolusi. Tiga hari setelahnya, pada 4 Mei 1963, Sukarno mengunjungi Papua dan berpidato di hadapan ribuan orang Papua di Jayapura. Sukarno dengan penuh semangat menyampaikan pidato yang bergelora bahwa, “Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia…” (Subandrio 2001, hal. 14). Sekembalinya ke Jakarta, dinyatakan bahwa Sukarno melarang semua partai politik Papua dan melarang aktivitas politik, sesuatu yang bertentangan dengan New York Agreement. Pada 18 Agustus 1963, Sukarno telah mendedikasikan patung pembebasan Irian Barat di Jakarta.
Di era Otonomi khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengambil beberapa upaya untuk memajukan pembangunan Papua sebagai cara untuk membawa perdamaian (peace through development). SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, gagasan untuk dialog Jakarta-Papua terus berlanjut. Intinya, SBY menerima ide untuk dialog, tetapi dia lebih suka menyebutnya “Dialog Konstruktif”, daripada dialog Jakarta-Papua, yang problematik karena dicurigai sebagai kendaraan untuk mewujudkan Papua merdeka. Pandangan ini kuat di kalangan petinggi TNI dan nasionalis Indonesia. Namun, hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden, SBY gagal mewujudkan “Dialog Konstruktif” ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa angin harapan untuk dialog nasional penentuan nasib sendiri Papua. Pada Desember 2014, dia berjanji untuk mengunjungi Papua tiga kali setahun, dan dia juga berjanji akan menggunakan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Sampai saat ini, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak tujuh kali. Banyak orang di Indonesia dan Papua telah menyaksikan kemajuan nyata dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pasar, jembatan antara lain, yang memang telah dibangun selama masa jabatan Jokowi. Namun, penuntasan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dijanjikannya pada awal kepresidenannya adalah nihil. Jauh panggang dari api. Dengan kata lain, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah masalah besar yang belum terlaksana pada masa Jokowi. Bahkan, Jokowi dinilai tidak ada satu pelanggaran HAM yang diselesaikan alias mandeg pada masa kepemimpinannya (2014-2019).
Semoga dengan kepemimpinan yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu Pilpres 2019, presiden terpilih dapat mengayomi Papua, yang sejauh ini diibaratkan sebagai anak tiri, meskipun memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pendekatan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM serta pendekatan nir kekerasan akan membuat Papua at home (merasa nyaman) dalam honai Indonesia Raya.

Penulis: Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI), pengamat masalah Papua dan peneliti Center for Muslim States and Societies University of Western Australia (CMSS UWA).