Beranda Kolom Akhir 2018 dan Perjalanan Panjang Gerakan Populisme Islam Di Indonesia

Akhir 2018 dan Perjalanan Panjang Gerakan Populisme Islam Di Indonesia

Oleh: Imam Qolyubi (Alumni Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

602 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota.com – Tepat kiranya jika kita membaca dinamika nasional selama tahun 2018 ini dari sudut pandang gerakan Islam. Belakangan ini kerap kali kita melihat beberapa gerakan aksi massa yang viral di media seperti aksi damai yang dilakukan pada 4 November 2016, dan aksi lanjutan yang di lakukan pada 2 desember 2016.

Terlebih lagi reuni 212 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 kemarin banyak sekali terjadi polemik dari sejumlah pihak. Ada yang mendukung kegiatan tersebut namun tak sedikit pula yang menolaknya. Terlepas dari pro dan kontra dalam pelaksanaan reuni tersebut . Acara tersebut menyedot banyak sekali perhatian rakyat Indonesia bahkan dunia.

Diantara kelompok yang menolak diselenggarakannya reuni 212 tersebut berpendapat bahwa reuni 212 sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kepentingan agama. Karena pada tujuan awalnya, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama yang pada dianggap melakukan penistaan agama. Pasca ditetapkannya status hukum Ahok, aksi 212 dianggap sudah selesai dan tidak perlu dilakukan lagi.

Sementara itu kelompok yang setuju dan mendukung kegiatan ini berdalih, walaupun tujuan awalnya sudah tercapai akan tetapi hari bersejarah ini perlu diulang setiap tahunnya. Hal ini untuk mengenang sejarah bahwa pernah ada jutaan orang yang berkumpul dalam satu tempat untuk melakukan aksi damai dan aksi tersebut berjalan begitu tertib tanpa merusak fasilitas negara sedikitpun. Selain itu, mereka juga bertujuan menjaga silaturahim antar umat yang menjadi peserta aksi.

Dikutip dari Twitter @haikal_Hassan “Cuma mau ingetin: Menggunakan Islam untuk kepentingan politik itu HARAM, Menggunakan kekuatan politik untuk tegakkan Islam itu Wajib” – 10 Desember 2018 (22.16 WIB).

Hal ini tentu menarik karena Taufik Abdullah dalam bukunya “Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia” menganggap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika menerima Pancasila sebagai asasnya maka hal itu merupakan “halaman akhir Islam Politik di Indonesia.”

Pasca runtuhnya orde baru 1998, bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara sempat kembali menyeruak sehingga memunculkan dua respon: pertama, gerakan yang mendukung penerapan syariah di tingkat negara seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain. Kedua, mereka yang menolak penerapan syariah Islam seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama (NU).

Namun demikian, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah pada 1999 memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat lokal. Oleh karena itu, bagi Muslim Indonesia menurut Abdullah an-Na’im dalam “Islam dan Negara Sekuler”, syariah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi pelaksanaan itu harus sukarela dan lahir dari kesadaran personal, bukan karena paksaan negara.

Mengenai hal tersebut, Islam dan Politik di Indonesia menurut Bahtiar Effendy dalam bukunya “Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrsi dan Negara yang Tidak Mudah” mengalami pasang surut, terutama melihat istilah-istilah seperti belum diterimanya Islam secara utuh; sekuler; ketakutan terhadap Islam; Kemunafikan; dan sebagainya. Yang menarik adalah, Bachtiar, melihat adanya pandangan bahwa beberapa faktor yang mempersulit terwujudnya keterkaitan antara Islam dan Negara sebagaimana yang diinginkan berasaal dari sisi “dalam”masyarakat Islam itu sendiri.

Sedangkan Nurcholis Madjid sangat menyayangkan dengan berdirinya kembali partai-partai Islam. Bahkan lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa pendirian partai-partai Islam tersebut sebagai gejala tumbuhnya komunalisme. Penilaian Madjid karena selama ini ia dikenal sebagai orang yang berpandangan tidak perlu adanya partai politik Islam. Slogan yang terkenal adalah: Islam Yes, Partai Islam No. Hal ini yang dilihat penulis sebagi corak populisme Islam di Indonesia yang berorientasi pada wacana selain gerakan sosial. Berbeda halnya dengan Islam di Turki justru memiliki orientasi terhadap elektoral.

Berbeda dengan Huntington, Almond dan Verba, Menurut Saiful Mujani Di Indonesia, agama justru menjadi “faktor penggerak demokratisasi; ia tidak hanya mendorong, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama bagi aksi kolektif.” Meski demikian muslim di Indonesia tidak seperti di Turki yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan sekularisme, bahkan istilah sekularisme dipahami sebagai sesuatu yang telah diberlakukan oleh kolonialisme dan masa sesudahnya.

Meskipun sulit untuk melakukan upaya redefinisi terhadap sekularisme, muslim Indonesia lebih suka menggunakan istilah “simbiosis antara agama dan negara” atau “syariah transformasi”. Menurut Nurcholis Madjid, Islam selalu “beradaptasi dengan lingkungan budaya pemeluknya, kapan pun dan dimana pun.”