Syarief Hidayatulloh
Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, Syarief Hidayatulloh. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, Syarief Hidayatulloh menyerukan kepada kedua belah pihak yakni masyarakat pro Jokowi dengan pegiat tagar #2019GantiPresiden untuk sama-sama menahan diri pasca insiden intimidasi dan aksi bullying yang terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam kegiatan Car Free Day (CFD) hari Minggu kemarin.

Ia mengatakan bahwa seruan tersebut untuk menjaga kondusifitas antar masyarakat demi menyambut bulan suci Ramadhan.

“Menjelang bulan suci Ramadhan ini, saya harap keduanya saling dapat menahan diri dan saling menghargai,” kata Syarief melalui siaran persnya yang diterima wartawan, Selasa (1/5/2018).

Baginya, masyarakat pro Jokowi maupun pegiat hastag #2019GantiPresiden sama-sama anak bangsa yang memiliki hak demokrasi dan hak memilih masing-masing. Maka seharusnya hak demokrasi yang konstitusional semacam itu dalam disikapi dengan rasa damai dan tidak memantik permusuhan antar satu dengan yang lainnya.

“Seluruh masyarakat di Indonesia memiliki hak masing-masing untuk memilih, ada masyarakat pegiat #2019GantiPresiden dan ada juga yang ingin Jokowi tetap Presiden. Kedua belah pihak harus saling menghargai. Serahkan kepada masing-masing rakyat, karena yang punya kedaulatan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden adalah masyarakat sendiri,” tuturnya.

Apalagi di momentum tahun politik seperti saat ini, Syarief pun mengingatkan agar masyarakat tidak perlu saling “tarik urat” untuk memenangkan Calon Presiden yang mereka pilih. Karena dalam Pemilu 2018 dan 2019, tidak hanya ada Pilpres saja melainkan ada Pemilukada dan Pemilihan Lagislatif dimana rakyat juga akan memilih siapa wakil mereka yang akan duduk di senayan.

Jika energi difokuskan untuk Pilpres saja, Syarief mengingatkan hal itu hanya akan sia-sia saja. Ia harap semuanya tetap berjalan sesuai dengan rule yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit dalam kontestasi politik di Indonesia ini.

“Bukan hanya Presiden yang diganti, tetapi juga wakil Rakyat dari mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, DPR RI juga diganti. Kalau kita tidak melaksanakan Pemilu kita malah yang melanggar aturan yang sudah ada,” ujarnya,

“Mari kita laksanakan sesuai dengan UU pemilu, kita harus menjalankan aturan KPU yang ada yakni setiap lima tahun mengadakan pesta demokrasi,” tambah Syarief.

Selain kepada masyarakat, Syarief juga meminta kepada seluruh elite politik untuk juga menahan diri dan tidak melakukan aksi adu kekuatan. Kondisi tersebut justru akan memancing kalangan grassroot kembali bergesekan.

“Semua elit politik juga tidak perlu mengadu kekuatanya dulu. Apalagi Pilpres saja belum dapat diKetahui siapa yang akan maju menjadi Calon Presiden,” serunya. (**)