Kapolri
Kapolri saat bersama dengan Habib Luthfi bin Yahya dan KH Maimoen Zubair. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Juru Bicara Polri, Kombes Pol Sri Suari Wahyuni mengataka bahwa Polri sudah melakukan berbagai upaya terbaiknya untuk ikut serta melakukan perlawanan dan menangkal hoax yang kini tengah marak terjadi di dunia maya termasuk di Indonesia. Bahkan ia mengatakan bahwa Kapolri sampai roadshow ke berbagai daerah demi terciptanya kondusifitas nasional itu.

“Kita lihat roadshownya Pak Kapolri kenapa ulama dan tokoh agama didekati, karena selama ini pola politik dan peran politik menggunakan agama. Ketika ada politik maka masih perlu keraguan sementara agama tidak perlu ada keraguan. Dan inilah yang dilakukan oleh mesin politik untuk menekankan adanya ketidakraguan terhadap kepentingan politik,” kata Kombes Pol Sri di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Apalagi memang sejauh ini doktrin agama menjadi dominan ketika mesin politik tengah melakukan berbagai upaya kampanye mereka. Bahkan masyarakat sampai bisa benci dengan seseorang atau kelompok tertentu ketika sudah terisi dengan pandangan tertentu yang mengatasnamakan agama.

Melihat inilah demi menjaga stabilitas nasional, Polri mengambil sikap yang terbaik dengan mendekati para ulama dan pemuka agama sehingga pendidikan karakter dapat dilakukan dengan tangan para pemuka agama itu.

“Ketika agama digunakan metoda untuk memenangkan kepentingan politik, maka kabulatornya adalah ulama,” tuturnya.

Lawan hoax

Salah satu posisi berat yang dialami oleh Kepolisian adalah dengan adanya isu Komunis yang mencoba melakukan penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama lainnya yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Dimana terdapat satu atau lebih tertangkap warga sedang akan atau melakukan penyerangan terhadap tokoh agama, sementara ketika ditangkap muncul narasi mereka adalah orang-orang gila.

Statemen orang gila melakukan penyerangan tokoh agama ini pun menjadi buah simalakama bagi institusi penegakan hukum yakni Polri. Dalam hal ini, Kombes Pol Sri memberikan pemahamaman kepada masyarakat bahwa asumsi Polri langsung memberikan label “Orang Gila” terhadap penyerangan tokoh agama, bahwa itu adalah salah besar.

“Polri tidak pernah nyatakan pelaku penganiayaan tokoh agama itu sebagai orang gila, siapa yang nyatakan ya mereka itu ya masyarakat di TKP ketika diwawancarai wartawan. Jadi pernyataan orang gila itu bukan dari aparat kepolisian,” tegas Kombes Pol Sri.

Sementara statemen masyarakat yang menyatakan bahwa para pelaku tersebut adalah orang gila ini pun tidak dapat dijadikan acuan langsung oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Kombes Pol Sri mengatakan jika hal itu juga dilakukan pengujian secara mendalam bahkan prosesnya memakan waktu bisa sampai 3 bulan.

“Dan dari statemen-statemen warga ini kita uji lagi apakah benar orang tersebut gila. Bahkan dalam pengujian jika tidak sebentar lho, bisa sampai 3 bulan karena polisi sangat mengedepankan kehati-hatian,” terangnya.

Penyebaran narasi tidak benar dan bisa mengarah pada hatespeech seperti inilah yang diingatkan lagi oleh Polri, agar publik tidak mudah menerima akses informasi yang tidak jelas pembuat dan penyebarnya. Jika ini dilakukan maka masyarakat tidak akan mudah dipecah-belah dengan berita hoax dan sejenisnya.

“Mari jadikan diri kita sebagai subjek. Jangan mau diadu domba karena kita bukan domba, kok kita mau diadu,” ujarnya.

Bagi Kombes Pol Sri, penangkalan terhadap akan terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen perangkatnya termasuk kepolisian. Hanya saja, hoax tidak akan bisa ditangkal ketika masyarakatnya sendiri tidak ada keinginan untuk menangkalnya.

“Ketika kita sudah deklarasikan diri anti hoax maka kita akan sepakat untuk tidak sebarkan hoax. Tapi yang penting adalah proteksi diri kita sendiri,” tutupnya. (ibn)