Beranda Headline Banyak Orang Berlabel Ulama dan Ustadz Sembarangan

Banyak Orang Berlabel Ulama dan Ustadz Sembarangan

135 views
Gus Mus
*istimewa
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), KH Mustofa Bisri atau yang karib disapa Gus Mus akhirnya berkomentar terkait dengan isu sosial yang saat ini senter terjadi di kalangan masyarakat. Yakni terkait dengan banyaknya sebutan ustaz atau ulama yang mendadak melekat pada diri seorang.

Menurut Gus Mus, gelar ulama atau ustadz tidak bisa sembarangan disematkan di seseorang. Karena sesungguhnya gelar tersebut adalah mencerminkan perilaku yang baik dan saleh dari si pemilik gelar itu.

Gus Mus mengatakan, seseorang yang dipanggil ulama harus bisa menunjukkan kesalahen pribadinya. Ulama yang baik, yang punya ukuran nilai kepantasan.

“Ulama kok sobo (main) pendopo itu apa, apa mau ikut tender? Ulama kok mimpin demo. Ini aneh sekali,” kritik Gus Mus, saat menjadi narasumber anti hoax di Semarang, Kamis (20/4/2017).

“Jadi ada kepantasan laki-laki itu apa, bupati itu apa. Dari nurani saja sudah cukup, cukup gak (mereka yang demo) dipanggil kiai,” kata mantan Rais Am PBNU ini.

Standar Label Ulama
Gus Mus menegaskan, ukuran kepantasan untuk seseorang disebut ulama penting adanya. Hal itu karena masyarakat tidak tahu mental dari seseorang.

Pengasuh pondok pesantren Raudlatul Tholibin, Leteh, Rembang ini juga mengkritik relasi antara ulama dan umara (pemerintah). Ukuran antara pemerintah dan umara harus dibedakan. Yang baik menurut ulama, kata Gus Mus, belum tentu baik menurut Pemerintah.

Jika konsep kesalehan diberikan kepada ulama maka polisi tidak mendapat porsi kesalehan.

“Kesalehan pejabat, ulama, itu beda-beda. Kalau gubernur beritikaf di masjid sampai Dzuhur, tiap malam datangi pengajian, itu buruk sekali. Itu bukan saleh,” tambahnya.

Karena itu, Gus Mus minta agar tugas pemerintah dan ulama tidak tumpang tindih. Pembagian tugas itu perlu diperhatikan secara seksama.

“Di era orde baru, ada istilah ulama dan umara. Kalau ulama baik, umara baik itu baik, tapi kalau baik-baikan itu rusak. Tentu baik-baikan dalam artian yang buruk,” tambahnya.

“Ulama misalnya diajak mencarikan dalil. Ayatnya pasti itu-itu saja, dulu dicari ayat revolusi pada zaman Pak Karno, lalu ayat pembangunan zaman Pak Harto. Padahal ayat tidak bicara revolusi, tapi pembangunan manusia secara utuh,” tutupnya.