Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan, M Syarbani Haira menilai konsep Nasionalisme, Agama, Ekonomi, dan Bisnis (NASAEB) yang ditelurkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Machmud (AM) Hendropriyono perlu dikembangkan lagi.

Apalagi bagi Syarbani, persoalan yang cukup krusial di Indonesia adalah ekonomi yang belum tuntas. Untuk itu, masalah lain yang menjadi bagian penting dari konsep NASAEB tersebut perlu dikembangkan untuk kepentingan nasional, salah satunya adalah untuk kepentingan mencari nahkoda negara.

“Di lingkungan NU, masalah nasionalisme dan agama sudah selesai. Namun, ekonomi belum selesai jadi kalau ada ide untuk menyeragamkan menjadi sebuah platform pembangunan ini layak. Hanya saja, ide ini belum menjadi sebuah gagasan yang terstruktur,” kata Syarbani yang juga dosen di Universitas NU Kalimantan Selatan itu, Selasa (9/1/2018).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, salah satu narasumber yang notabane sebagai pengusaha, Syaiful Adhar menilai bahwa konsep yang dicetuskan oleh Hendropriyono perlu mendapatkan perhatian serius bagi semua stakeholder khususnya bagi para ekonomi dan akademis.

“Ide atau konsep ini dibedah dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Pemuda NU. Jadi bagaimana platform NASAEB itu benar-benar dijalankan oleh dua hegemoni yang sedang berjalan yaitu kapitalisme dan sosialisme,” ujar Syaiful dalam kesempatan yang sama di diskusi publik bertajuk Nasionalisme, Agama, Ekonomi, dan Bisnis (NASAEB) di Gedung Dakwah NU Kalsel, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan itu.

Kemudian ia juga menilai konsep NASAEB tersebut juga bisa menjadi alternatif untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di Kalimatan Selatan sendiri pada khususnya.

“Jadi, menurut kami, konsep NASAEB merupakan solusi bagi kita di Kalsel,” terangnya.

Selanjutnya salah satu narasumber lainnya yakni pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ahmad Fikri Hadin memberikan pandangan bahwa pola ekonomi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat adalah koperasi. Apalagi ia menilai jika koperasi tersebut juga sejalan dengan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

“faktanya koperasi justru kalah bersaing dengan kapitalisasi yang masih mendominasi sektor perekonomian di Indonesia. Padahal, dari setiap jenjang pemerintah itu justru telah membuat regulasi, termasuk ada Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk ditindaklanjuti di tingkat pemerintah daerah dengan membentuk dinas serupa,” kata Fikri.

“Sayangnya, koperasi belum berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi di Indonesia,” imbuhnya. (*)