oleh

Zuhairi Misrawi: Politik Bukan Maqomnya Ulama

-Khazanah-86 views

Redaksikota.com – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zuhairi Misrawi menilai bahwa Ulama adalah esensinya sebagai civil society. bukan political society. Maka dari itu, posisi ulama adalah pewaris para nabi yang hakekatnya adalah sebagai penjaga moral.

“Ulama adalah pewaris para nabi, kalau perannya adalah kenabian maka dia tugasnya menjaga moral. Kalau ulama pewaris para nabi hakekatnya jaga moral. Dalam konteks kebangsaan, ulama menjaga moral bangsa,” kata Zuhairi dalam diskusi publik dengan tema “Ijtima’ Ulama: Politik Agama atau Politisasi Agama?” yang digelar oleh Lembaga Penelitian Pengembangan Agama dan Sosial (Leppas) di Discovery Room, D’ Hotel, Jalan Sultan Agung Nomor 9, Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Maka dari itu, dalam fungsinya Ulama menurut Zuhairi lebih pada bagaimana membimbing dan menjaga jamaahnya untuk tetap menjaga harkat dan martabat diri, agama, bangsa dan negara. Dengan demikian ketika bersentuhan dengan ranah politik, ulama memang dituntut untuk sangat berhati-hati.

“Politik bukan maqomnya ulama dan NU. Biarlah PKB dan (parpol) lain-lain. Ulama itu biar menjadi obor saja dan menjadi civil society. Makanya perlu kehati-hatian ketika berpolitik,” tuturnya.

PBNU Tidak Berpolitik Praktis

Ini yang menjadi alasan mengapa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lembaga tinggi di organisasi keagamaan tersebut tidak terjun dalam ranah politik praktis. Zuhairi mengatakan bahwa pendidikan politik di NU sendiri juga tidak serampangan, bahkan membaginya menjadi dua bagian.

“Bagaimana ulama definisikan politik. Ada dua; pertama adalah politik kebangsaan. Semua ulama NU merumuskan politik kebangsaam. Karena politik kebangsaan ini representasi moralitas tertinggi dalam politik, perbedaan pandangan politik tidak boleh kalahkan dari kepentingan kebangsaan,” tutur Zuhairi.

Sebagai tambahan, politik kebangsaan menjadi poin penting bagaimana NU memberikan pemahaman politik kepada para kader dan warganya. Bahkan dalam NU sendiri kata Zuhairi, PBNU bisa dinilai sebagai representasi kebangsaan di Indonesia itu sendiri.

“Makanya kalau di PBNU itu P nya Pancasila, B nya Bhinneka Tunggal ika, N nya itu NKRI, U nya itu UUD45. Makanya dalam Muktamar PBNU disebutkan Pancasila itu final,” tambahnya.

Kemudian politik kedua yang diajarkan di NU adalah politik kemaslahatan. Disampaikan Zuhairi, ini yang menegaskan mengapa sampai saat ini PBNU sendiri tidak pernah berporos ke partai politik tertentu atau kekuasaan tertentu.

“Kedua adalah politik kemaslahatan. NU tidak pernah eksplisit memberikan dukungan langsung kepada seseorang kecuali ketika mendukung Bung Karno, karena saat penjajahan waktu itu kita semua melihat Bung Karno adalah perspektif pemimpin yang menyatukan bangsa. Jadi rekomendasi utama NU adalah kebijakan bernegara,” lanjut Zuhairi.

Mengapa ulama harus waspada terhadap politik apalagi politik praktis, Zuhairi menilai orang-orang yang betul-betul sebagai ulama akan sangat hati-hati terhadap sebuah ranah yang namanya politik karena begitu banyak intrik perkara yang kurang jelas (syubhat) berlalu-lalang di sana.

“Saya menilai politisasi agama itu sangat berbahaya. Dunia politik itu penuh dengan syubhat. Oleh karena itu politisasi agama ya begitu. Politik banyak kepentingan makanya statemen Eggi Sudjana dan Aminuddin yang berbeda pendapat politik terjadi, ya begitulah politik,” paparnya. (*)

Untuk mencontohkan mengapa Ulama harus berada di maqomnya atau tempat yang tepat, ia menyebut soal Ijtima Ulama. Ia khawatir justru Ijtima Ulama bukan menjadi pokok utama melainkan partai politik lah yang menjadi pokok utama penggeraknya.

“Ada pertanyaan publik, apakah dalam ijtima ulama itu ulama yang kendalikan parpol atau parpol yang kendalikan ulama. Kalau ulama yang dikendalikan parpol, mau ditaruh dimana wajah ulama,” tuturnya lagi.

Bagi ulusan Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir itu, ketika ulama sudah terjun di ranah politik praktis, maka dia harus memposisikan sebagai politikus bukan lagi sebagai ulama.

“Kalau ulama masuk partai politik itu dia sudah mendegradasi keulamaanya. Makanya jangan semua ditarik ke politik dan jadi political society nanti gak ada lagi civil society,” tutupnya.

(*) Sedikit penjelasan bahwa dalam forum yang sama, Aminuddin yang mewakili Presidium Alumni 212 dengan Eggi Sudjana mewakili Persaudaraan Alumni 212 berbeda pandangan terkait dengan hasil Ijtima Ulama dan tentang siapa Capres dan Cawapres di Pilpres yang diusung koalisi keummatan.

(red/ibn)

Komentar

Jangan Lewatkan