Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com, Jakarta – Sejumlah Advokad yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI),  melaporkan oknum Jaksa Akbar Baharuddin, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (30/3/2020).

Ini buntut dari tindakan Akbar Baharuddin, yang juga Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sikka, Provinsi NTT didiuga melakukan tindakan penggelapan barang bukti (BB).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan, awal mula terkuaknya tindakan tak terpuji akbar, dari 2 wanita bernama Anisa dan Tia, tertangkap tangan Patroli Satlantas Polres Sikka, membawa 6 Karung Pupuk menggunakan sebuah kendaraan roda empat. Saat ditelusuri ternyata pupuk yang biasanya dialihfungsikan nelayan sebagai bahan peledak alias bom ikan tersebut dibeli dari Akbar Baharuddin.

“Dari hasil Penyelidikan itu diperoleh informasi bahwa ke 6 Karung Pupuk itu identik dan merupakan BB perkara lain yang diperoleh dari Akbar Baharuddin, seorang Jaksa dengan Jabatan Kasi Pidum, yang menjual kepada Anisa dengan harga Rp 3,5 juta per karung,” kata Petrus, usai laporan ke Kejaksaan RI.

TPDI, kata Petrus, Kejaksaan Agung mengusut kasus ini melalui suatu proses hukum yang adil dan terbuka, baik oleh Kejaksaan sendiri maupun dengan Laporan Polisi kepada Polda NTT sesuai dengan kewenangannya untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan pasal 10 UU Tipikor.

Atau laporkan ke Polda NTT untuk memproses hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api.

“Kemudian nonaktifkan Akbar Baharuddin dari jabatan Kasi Pidum dari seluruh jabatan yang melekat padanya baik secara fungsional maupun secara struktural, sebabagi bagian dari sanksi admimsitratif, dan tidak boleh dipindahkan dari Maumere atau NTT, sebelum perkaranya diproses hingga diputus oleh Pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.

TPDI juga mendesak agar hindari penyelesaian melalui mekanisme pindah tugas atau mutasi karena model demikian merupakan bentuk kompromi.

“Karena itu menyuburkan perilaku KKN di kalangan Jaksa-Jaksa nakal, sebagai media penyebar virus Jaksa Nakal terulang kembali di tempat penugasan yang baru tanpa ybs. merasa bersalah, bahkan akan lebih ganas lagi di tempat yang baru karena merasa kebal hukum, dan tidak memberi efek jera apapun,” pungkasnya.