Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menyatakan pemerintah lewat instrumen Polda NTT dan Angkatan Laut setemoat, intens melakukan OTT, pelaku kejahatan tanpa hak membawa bahan peledak.

Sayangnya, saat kasusnya masuk tahap penyidikan dan penuntutan, tidak ada output alias nyaris tak terdengar. Padahal dikhawatiran bahan peledak yang marak beredar itu dirakit untuk tujuan lain terkait radikalisme,terorisme dan Intoleransi di Flores dan tempat lain di NTT.

“Semangat Aparat Pemerintah menumpas aktivitas orang-orang yang berkontribusi dalam gerakan kelompok Radikal, dengan suplay bahan peledak atas kemasan untuk bom Ikan melalui OTT, tetapi Polres dan Kejaksaan tidak merespons secara progresif dalam proses hukum lebih lanjut,” kata Petrus, Minggu (29/3/2020).

Petrus mencontohkan, kasus 2 wanita Anisa dan Tia, yang Tertangkap Tangan membawa 6  karung pupuk cap Matahari, tanggal 13 Maret 2020 lalu, ikut menyeret nama oknum Jaksa Akbar Baharuddin, Kasi Pidum Kejari Sikka, NTT karena diduga menjual 6 karung BB bahan peledak, namun hingga saa ini tidak ada penindakan, malah ada hembusan kabar opsi  memindahkan Akbar Baharuddin ke tempat lain tanpa proses hukum.

“Padahal mestinya Akbar ditangkap dan ditahan, karena diduga terlibat kejahatan berat senjata api dan korupsi penggelapan BB,” tuturnya.

Begitu juga kasus bahan peledak yang sudah dibuat Penyerahan dari Danlanal Sikka kepada Polres Sikka pada tanggal 12 Desember 2019 yang lalu, dimana 2  orang pelaku (Iksan alias Lacika dan Lambula), berikut 10  karung pupuk bahan peledak sebagai BB, diserahkan penanganannya kepada Polres Sikka, tetapi hingga saat ini tidak jelas penanganannya.

Oleh karena itu dalam kasus dugaan Jaksa Akbar ikut bermain menggelapkan barang bukti 6 karung bahan peledak, harus diusut tuntas dan setidak-tidaknya dinonaktifkan dari seluruh jabatan fungsional dan struktural yang melekat padanya dan selanjutnya menghadapi proses hukum dan  segera dipecat.

“Rencana Kajari Sikka Azman Tanjung, untuk pindahkan Akbar Bahruddin dari Sikka adalah langkah keliru, tidak mendidik bahkan secara berlebihan melindungi anak buah yang bejat,” tandasnya.

Tindakan Akbar Bahruddin, tidak hanya persoalan korupsi atau penggelapan dalam jabatan, tetapi juga harus dilihat juga pada aspek radikalisme.

“Setidak-tidaknya patut menduga bahwa bahan peledak itu bisa saja jatuh ketangan kelompok radikal dan dimanfaatkan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sikka dan Flores Timur, saat  pekan suci Paskah dan Semana Santa April 2020,” tandasnya.