Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Kasus Penistaan Agama yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang menimpa Meliana telah menjadi perhatian banyak pihak.

Perkara ini berawal dari keluhan Meliana kepada tetangganya tentang suara speaker masjid yang keras, akan tetapi kemudian keluhan Meliana tersebut berubah jadi malapetaka akibat dari adanya isu yang beredar saat itu telah berubah menjadi isu bahwa ada warga etnis Tionghoa yang melarang Adzan di masjid menggunakan speker.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Agus Rihat P. Manalu ketika dihubungi awak media terkait kasus Meliana tersebut menjelaskan, bahwa Meliana adalah korban dari ketidakmampuan Negara dalam melakukan penegakan hukum.

Menurutnya peristiwa Meliana dapat dicegah apabila Negara secara sungguh menjadikan hukum sebagai panglima dan bukan sebagai alat kekuasaan dan alat politik.

“Kita lihat dari rangkaian peristiwa Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara itu adalah bentuk kekalahan Negara menghadapi tekanan massa dalam menegakan hukum. Dengan mengesampingkan fakta hukum dan bukti-bukti yang cukup dipaksakan, perkara bisa lanjut ke pengadilan dan Meliana divonis 18 bulan penjara. Lalu bagaimana dengan para pelaku yang telah melakukan persekusi terhadap Meliana dan pengrusakan terhadap rumah ibadah agama tertentu sebagai bentuk pelampiasan kemarahan terhadap Meliana? Hanya divonis satu setengah bulan?,” tutur Agus Rihat, Senin (27/8/2018) malam.

Agus Rihat yang diketahui juga berprofesi sebagai advokat itu menambahkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap diri Meliana dan juga orang lain yang tidak berbuat apa-apa namun dianggap sebagai bagian dan representasi dari Meliana dan Keyakinan yang dianut oleh Meliana. Akan tetapi Negara tidak melakukan proses hukum yang berimbang terhadap para pelaku persekusi dan pengrusakan tersebut.

Menurutnya, Meliana adalah korban dari informasi sesat yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk membelah persatuan bangsa, akan tetapi meskipun demikian adalah kewajiban Negara melalui aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan tidak boleh kalah oleh tekanan massa dalam melakukan penegakan hukum.

“Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi Negara untuk melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu, hukum harus tajam kesemuanya, jangan tajam kebawah tapi tumpul keatas. Tegakkan hukum walaupun langit runtuh (fiat justitia ruat coelom) untuk membuktikan bahwa ini adalah Negara Hukum yang sesungguhnya sehingga di Negara ini tidak terjadi lagi Malapetaka Hukum seperti kasus Meliana,” pungkas Agus Rihat dalam mengakhiri pembicaraan dengan media.

(rel)