Beranda Hukum Datangi KPK Lagi, JP2K Pastikan Kapan Bupati Syamsuar Diproses

Datangi KPK Lagi, JP2K Pastikan Kapan Bupati Syamsuar Diproses

WIB
448 views
| Estimasi Baca: 2 minutes

JAKARTA, Redaksikota.com – Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Jaringan Penggerak Pemberantasan Korupsi (JP2K) kembali menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Bupati Kabupaten Siak, Syamsuar.

Kepada awak media, koordinator JP2K, Budi Margono menilai bahwa KPK sudah seharusnya menunjukkan sikap tegasnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa melakukan diskriminasi dan pandang bulu.

“Ini sudah kesekian kalinya kami datangi lembaga terhormat di Negeri ini, karena sampai hari ini Bupati Siak tidak kunjung ditindak sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin KPK pandang bulu dalam melalukan upaya pembetantasan korupsi,” kata Budi di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Dalam kesempatan aksinya itu, Budi juga menjelaskan sudah bertemu langsung dengan pihak KPK untuk mempertanyakan kembali dugaan kasus korupsi yang menelan dana negara dari APBD Kabupaten Siak yang tidak sedikit itu.

Alhamdulillah, tadi sudah diterima dengan baik oleh pihak KPK. Mereka berjanji menindaklanjuti secara cepat. Dan kami nyatakan bakal terus mengawal kasus ini sampai tuntas, tujuannya demi keadilan dapat ditegakkan di Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurut pantauan di lapangan, massa tampak membentangkan spanduk panjang bertuliskan “(logo KPK) Jangan tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi Khususnya di Prov Riau. Periksa Bupati Kabupaten Siak Syamsuar sekarang juga”. Bahkan mereka juga tampak mengenakan topeng wajah Syamsuar dengan mengangkat panji tuntutan aksi mereka.

Perlu diketahui bahwa desakan pemanggilan Bupati Siak Syamsuar oleh JP2K tersebut lantara adanya beberapa temuan, diantaranya adalah pengelolaan APBD tahun 2011-2013, dimana ada proyek belanja hibah dengan alokasi dana sebesar Rp56,7 miliar lebih yang peruntukannya bukan untuk rakyat. 

Kemudian dalam kasus lain juga, Bupati Syamsuar dituding terindikasi melakukan tindak pidana korupsi untuk proyek infrastruktur jalan melalui penunjukan langsung perusahaan plat merah milik Kabupaten Siak, Dinas Cipta Karya senilau Rp1,071 miliar dan dugaan penyimpangan pada Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp40,6 miliar. 

Bahkan menurut JP2K, temuan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikannya juga telah dikuatkan oleh hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, bahwa memang ada temuan ketidakberesan pengelolaan dana APBD di Kabupaten Siak itu.

Sementara modus yang digunakan dalam memuluskan praktik jahat tersebut adalah kelebihan bayar oleh SKPD kepada kontraktor pelaksana proyek pembangunan infrastruktur jalan, perawatan ruas jalan dan proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Siak.

(ibn)