Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota- Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarief Hidayatullah Jakarta mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kemenkumham beserta jajaran, khususnya Dirjen PAS.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sultan Rivandi selaku Ketua DEMA UIN Jakarta yang menanggapi kasus Setya Novanto yang leluasa plesiran diluar lapas. Menurutnya ini merupakan salah satu bukti betapa bobroknya penegakan hukum yang digawangi Kementrian Hukum dan HAM yang dikomandoi oleh Yasonna H Laoly.

“kasus ini bukan hal yang baru dan aneh. Artinya seringkali terjadi da orang yang mendapat fasilitas istimewa dalam penjara, seperti kasus Setnov. Hal ini tidak bisa terus menerus dibiarkan. Citra penegakan hukum di negara kita akan sangat buruk,” ujar Sultan kepada Redaksikota, Jum’at (21/06/19).

Presiden BEM UIN Jakarta tersebut juga menyoroti kinerja Dirjen PAS yang dinilai sangat lalai dalam pengontrolan terhadap lapas-lapas, sehingga seringkali terjadi adanya tahanan eks pejabat yang bebas plesiran. Dia juga mensinyalir adanya permainan jual beli “tiket” keluar masuk penjara oleh oknum petugas lapas.

“Buat apa ada hukuman penjara kalau toh masih banyak yang bebas keluar masuk lapas seenaknya. Lapas itu kan posisinya pasti terkunci dan dijaga ketat, nah kalau ada yang bisa plesiran, tentu ada oknum yang bermain,” ungkapnya dengan nada kesal.

Menurut Sultan, lembaga Kemenkumham mesti menjamin keadilan diberikan tanpa terkecuali dan tanpa memandang apapun jabatannya. Sehingga proses penegakan hukum itu dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, transparan dan tegas.

“Tentu publik terus memantau kinerja setiap institusi negara. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang patut dicurigai sebagai bentuk kesengajaan. Sehingga, kami menilai Kemenkumham yang dikomandoi oleh Yasonna Laoly ini sangat bobrok. Dan jika tidak amanah baiknya dicopot saja, ganti dengan yang lebih baik sehingga tidak menciderai kepemimpinan Bapak Jokowi,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab sebagai agent of control terhadap kinerja pemerintah. Sultan menyebutkan bahwa pihaknya akan membangun konsolidasi bersama para aktivis mahasiswa untuk mendesak Presiden mencopot Menkumham dan Dirjen PAS selaku pihak yang harus bertanggungjawab atas kesalahan ini.

“Kami sebagai mahasiswa sangat kecewa dengan kejadian ini, dan kami secara tegas akan sambangi Kementrian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan menjamin agar tidak ada lagi kasus seperti ini. Kami meminta Menkumham dan Dirjen PAS dicopot dari jabatannya,”demikian Sultan. (SH)