Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota- Katua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), M. Andrean Saefudin, Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, Sekertaris Jenderal Kementrian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS) hal ini berkaitan dengan bobroknya pengelolaan Lembaga Permasyarakat.

“Presiden harus sesegera mungkin mengevaluasi dan mencopot Menkumham, Yasonna Laoly dan jajaran dibawahnya. Ini bukan tanpa alasan dari awal kami telah sampaikan ada dualisme dalam pengelolaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Kementrian Hukum dan HAM, dualisme ini terjadi antara kewenangan Sekertaris Jenderal Kementrian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang tidak mampu diselesaikan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri. Akibat dualisme ini, timbul berbagai persoalan dan kacaunya pengelolaan di Lapas, termasuk munculnya kasus lapas terbakar, OTT, suap, jual-beli fasilitas di Lapas bahkan yang terbaru terpidana korusi pengadaan e-KTP Setya Novanto bisa leluasa pelesiaran dan bertemu dengan seorang perempuan, hal ini tidak beda jauh dengan kasus Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, Suami Walikota Tangerang Selatan yang yang menyalah gunakan Izin Luar Biasa (ILB) untuk menginap di Hotel Hilton Bandung selama 2 hari,” Kata M. Andrean dalam keterangan tertulis, Jum’at (21/06/19).

Lebih lanjut, M. Andrean Saefudin menjelaskan, Setya Novanto memang sudah di pindahkan dari LP Sukamiskin Bandung ke Rutan Gunung Sindur, Bogor. Namun Menkumham harusnya tau diri, kasus ini bukan yang pertama terjadi tapi sudah berulang-ulang, hal tersebut tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementrian Hukum dan HAM dan Dirjen PAS yang memiliki kewenangan dan sekaligus bertanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik.

Dia menduga adanya oknum kuat di dalam Kemenkumham yang bermain dan melindungi Setnov serta minimnya pengawasan yang di lakukan di Lapas.

“Tidak sembarang orang punya akses dan melakukan pelanggaran hukum berkali-kali walaupun statusnya narapidana seperti Setya Novanto dan Tubagus Chaeri Wardhana, jika dibandingkan dengan narapidana lainya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, PERMAHI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menkumham Yasonna Laoly karena dia yang paling bertanggungjawab terhadap hal ini.

“Publik sudah cukup sabar selama ini namun Menkumham tidak berbenah dan dinilai gagal dalam mengelola Lembaga Permasyarakatan, belum lagi masalah di Direktorat Jenderal Imigrasi dan seterusnya yang kami nilai juga bermasalah. Ini juga soal public trust terhadap penegakan hukum di Indonesia,” demikian Andrean. (HS)