Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Jakarta Pusat-Utara menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, wanita yang mendapatkan pelecehan seksual namun justru menjadi tersangka.

Bahkan mereka pun mendeklarasikan “Save Ibu Baiq Nuril” sebagai bentuk upaya dukungan hukum bagi Nuril yang saat ini masih teracam dijebloskan ke penjara itu.

“Deklarasi LKBHMI Jakarta Pusat-Utara dengan tema ‘Save Ibu Baiq Nuril’ merupakan bentuk sikap dan dukungan moril secara penuh kepada Ibu Nuril,” kata Direktur Eksekutif LKBHMI Jakarta Pusat-Utara, Salim Wehfany dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Selasa (20/11/2018).

Baginya, putusan bersalah hasil kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Nuril dengan tuntutan denda sebesar Rp500 juta dab kurungan 6 bulan adalah bentuk diskriminatif hukum yanh dilakukan oleh lembaga hukum.

“Adalah sebagai putusan hukum yang diskriminatif dan tidak adil bagi Ibu Nuril yang notabene adalah seorang rakyat kecil dan sebagai ibu rumah tangga yang berprofesi tenaga pengajar honorer,” ujarnya.

Menurut Salim, sebagai aparatur negara dalam penegakan hukum, hakim seharusnya memutuskan perkara bukan hanya sekedar menjalankan profesinya saja, melainkan memutuskan sesuai dengan keadilan yang substansial.

“Kami berharap aparat penegak hukum khususnya yang mulia hakim agar dapat memutuskan sebuah perkara dengan seadil-adilnya dan sesuai ketentuan undang-undang,” tegasnya.

Terakhir, Salim bersama dengan elemennya juga menyuarakan kepada Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang tengah menimpa Baiq Nuril tersebut.

“Lebih jauh dari itu, LKBHMI secara organisasi meminta Presiden Jokowi agar kiranya dapat menggunakan hak prerogatifnya dalam kasus hukum ibu Nuril demi hukum dan keadilan yang kita junjung tinggi di negara ini, fiat Justitia pereat mondus,” tutupnya.

Kronologis singkat

Perlu diketahui, bahwa eks guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun merupakan korban pelecehab verbal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di SMAN yang sama berinisial M.

Saat itu sekitar tahun 2012, Baiq Nuril yang masih aktif mengajar di sekolah tersebut sering mendapatkan telepon dari M. Uniknya, konten percakapan M kepada Nuril lebih banyak membahas hubungan seksualitas sang Kepala Sekolah dengan wanita yang bukan istrinya. Karena sering mendapatkan telepon yang tidak sepantasnya itu hingga sempat beredar gosip ada hubungan spesial antara dirinya dengan M, Nuril pun berinisiatif merekam pembicaraan mereka berdua sebagai alat bukti bahwa dirinya memang tidak ada hubungan apapun dengan M.

Perbincangan yang berlangsung sekitar 20 menit memang membicarakan masalah pekerjaan dan sayangnya itu 5 menit awal saja, sisanya adalah konten tak pantas yang diutarakan M kepada Nuril. Berhasil merekamnya, nuril pun menyimpan rahasia itu rapat-rapat.

Sayangnya suatu hari Nuril sempat menyampaikan dokumen itu kepada rekan kerjanya bernama Imam Mudawin. Dari rekannya itulah percakapan cabul M sampai di tangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram dan heboh.

Merasa nama baiknya terancam, M justru menggugat Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebarkan oleh Imam, namun malah Baiq yang dilaporkan oleh M.

Kasus tersebut berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Mataram. Karena Nuri tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh M dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, hakim pun memutus Baiq Nuril Maknun tidak bersalah dan dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan kota.

Maju ke MA

Merasa kalah dalam persidangan di PN Mataram, jaksa penuntut umum pun melakukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sayangnya, nasib baik Nuril tidak mujur. Justru di meja Hakim MA pada tanggal 28 September 2018 lalu, nuril yang notabane merupakan korban pelecehan justru diputus bersalah.

Tak tanggung-tanggung, putusan Majelis Kasasi MA menyatakan Baiq Nuril bersalah karena melanggar pasal 27 (1) Juncto pasal 45 (1) UU ITE dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

(ibn)