Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Komite Nasional Nawacita Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya itu, mereka mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga karena diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menjalankan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan dugaan upaya Surunuddin Dangga membangun dinasti politik sendiri.

“KPK segera panggil dan periksa Bupati Konawe Selatan terkait dugaan KKN,” kata Ketua Komite Nasional Nawacita Anti Korupsi, Kelrey dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (19/10/2018).

Selain itu, Kelrey juga menyampaikan bahwa beberapa kasus lainnya juga dialamatkan oleh Nawacita Anti Korupsi, termasuk juga pelanggaran izin pemakaian kawasan lingkungan hidup yang menyeret nama besar Bupati Konawe Selatan itu.

“Kami mengindikasi pelanggaran hukum terkait izin pemakaian kawasan lingkungan hidup yang diduga adanya keterlibatan Bupati Konawe Selatan,” tuturnya.

Beberapa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan tersebut antara lain ;

1. Bupati Konawe Selatan diduga melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga diduga melanggar Pasal 134 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu batara.

3. Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Danggga, diduga melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf g jo. Pasal 38 ayat 3, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh menteri kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

4. Bupati Konawe Selatan diduga melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Selain itu, Bupati Konawe Selatan juga diduga melanggar UU Nomor 32 Tentang Kelautan dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 465/Menhut-II/2011 tentang kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tidak hanya di KPK saja, Komite Nasional Nawacita Anti Korupsi juga menyambangi kantor Mabes Polri agar kasus dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Bulati Konawe Selatan tersebut dapat segera diproses dan dituntaskan.

“Mabes Polri segera panggil dan periksa Bupati Konawe Selatan terkait pelanggaran aturan negara seperti yang saya sebutkan sebelumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Bung Rey tersebut mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menolak segala bentuk upaya pembangunan politik dinasti yang akan diwujudkan.

“Nawacita Anti Korupsi mengajak penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak dan melawan disnasti politik. Nawacita Anti Korupsi akan berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

(red)