Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota.com – Pengurus Besar Serikat mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), menanggapi Kesaksian Neneng Hassanah Yasin, yang menyebutkan nama Tjahtjo Kumolo ikut terlibat dalam memberikan izin Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, pada hari Senin 14 Januari 2019 kemarin.

Saat bersaksi untuk terdakwa suap proyek Meikarta, Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, dengan terdakwa suap Rp16,1 miliar Billy Sindoro, Bupati Bekasi non aktif itu menuturkan, Tjahjo berkomunikasi, saat dia sedang datang ke kantor Ditjen Otoritas Daerah (Otda) Kemendagri untuk rapat dengan dengan Soni Soemarsono untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

“Saat itu, saya dipanggil ke ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah, Soemarsono. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menelepon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon pak Soemarsono diberikan kepada saya,” ungkap Neneng di ruang II, Senin 14 Januari 2019.

Dalam komunikasi singkat itu, Neneng menyebut Mendagri meminta tolong, agar Neneng membantu perizinan proyek Meikarta. 

“Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu’, kemudian saya sampaikan, ‘baik pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya.

“Saya sampaikan bahwa harus ada rekomendasi Gubernur Jabar, untuk perizinan Meikarta. Kemudian, pak Soemarsono menyampaikan ke saya bahwa Dirjen Otda akan memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta,” tambah Neneng.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kordinasi Pembangunan Nasional PB SEMMI, Yayan, mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus diperiksa dalam dugaan keterlibatannya di skandal mega proyek Meikarta yang diduga merupakan kejahatan korporasi.

“KPK harus berani menegakan hukum diatas segalanya, tanpa pandang bulu, jika ingin membersihkan korupsi diIndonesia, kami mendukung langkah KPK untuk segera memanggil pak Tjahjo Kumolo untuk mengklarifikasi kesaksian bupati Bekasi non aktif di pengadilan tipikor bandung yang menyebut nama pak Mendagri,” ujar Yayan dalam keterangan persnya di kantor DPP Syarikat Islam, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Selanjutnya Yayan menegaskan, PB SEMMI akan melakukan aksi dukungan kepada KPK RI, untuk mengusut dan menyelesaikan kasus mega korupsi meikarta dalam waktu dekat ini.

“Kami akan memberikan cangkul sebagai simbolis kepada KPK untuk menggali semua keterlibatan pejabat publik dalam kasus Meikarta, dan KPK berani untuk segera memanggil Mendagri dalam kasus korupsi yang sangat merugikan negara ini,” tegasnya. []