Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan (OKP) PB PMII, Muhammad Syarif Hidayatullah menyampaikan bahwa kasus pemukulan yang dialami oleh salah satu kadernya bernama Muhadir di Makassar merupakan tindakan pidana yang harus diproses secara hukum.

“Terkait pemukulan kader kami yang dilakukan oleh beberapa orang dari massa Deklarasi #2019GantiPresiden minggu 12 agustus 2018 yang dilaksanakan di Makassar, terhadap kader PMII Tala’salapang Cabang Makassar merupakan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan pidana,” kata Muh Syarif dalam siaran persnya, Selasa (14/8/2018).

Untuk itu, pria yang karib di sapa Chaliq tersebut meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menindak dengan tegas kasus tersebut sampai tuntas 

“Maka dari itu kami dari PB PMII meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus pemukulan ini,” ujarnya.

Kemudian Chaliq menilai aksi brutal para pegiat dan deklarator #2019GantiPresiden di Makassar tersebut tidak patut untuk dicontoh dalam demokarsi di Indonesia. Terlebih lagi disampaikannya, agenda deklarasi tersebut liar.

“Kami sangat menyayangkan tindakan pemukulan ini, apalagi gerakan deklarasi hastag #2019GantiPresiden yang dilaksanakan di Makassar bersifat ilegal dan tidak mendapatkan izin,” tuturnya.

Diapun menambahkan bahwa Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden banyak menimbulkan kekacauan di berbagai daerah. Apalagi kasus semacam itu bukan kali ini saja terjadi. Di beberapa daerah pun sempat ada. Maka dari itu, Chaliq menduga kuat gerakan tersebut hanya untuk membuat suasana sosial politik di dalam negeri semakin kacau saja.

“Kami beranggapan bahwa gerakan ini memang sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan menjelang pesta demokrasi yang bisa saja menimbulkan perpecahan dan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat,” terang Chaliq.

Lebih lanjut, Mantan ketua PKC PMII Sulsel ini juga meminta agar aparat penegak hukum dan keamanan bisa menyikapi kasus tersebut dengan tegas. Ia sangat berharap agar kasus serupa tidak lagi terjadi.

“Maka dengan itu kami dari PB PMII ?enyatakan dengan tegas agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menyikapi persoalan ini, agar tidak lagi meluas ke berbagai daerah,” tutupnya.

(rel)