oleh

Yusril Tegaskan Jokowi Tak Perlu Mundur Walau Jadi Capres 2019

Redaksikota.com – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkhawatirkan adanya penyesatan pola pikir pemahaman hukum soal keharusan Capres petahana mundur saat tetapkan sebagai peserta pemilu.

Menurutnya, dalam regulasi apapun, ketentuan mundur bagi capres petahana tidak perlu dilakukan karena akan berimplikasi buruk bagi stabilitas negara khususnya dalam politik dan pemerintahan.

“Tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana berhenti atau cuti itu aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (8/9/2018).

Disampaikan Yusril, keharusan mundur bagi pejabat negara karena mencalonkan diri sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilu tidak memberlakukan lagi. Regulasi itu pun diganti dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini berlaku.

“UU Nomor 42 tahun 2018 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017,” terangnya.

Dia mencontohkan, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatan berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Bagaimana jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan.

Apabila ini terjadi, kata Yusril maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Luar Negeri/Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.

“Kalau hal seperti itu terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi,” tegasnya.

Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Dia menambahkan, hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.

Oleh karena itu, dia berpendapat, Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.

(red)

Komentar

Jangan Lewatkan