Beranda Hukum Duga Gelapkan Uang APBD, APMAM Desak KPK Tangkap Bupati Keerom

Duga Gelapkan Uang APBD, APMAM Desak KPK Tangkap Bupati Keerom

WIB
2.518 views
| Estimasi Baca: 2 minutes

JAKARTA, Redaksikota.com – Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Mahasisw Anti Mafia (APMAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, mereka mendesak agar Bupati Keerom, Muhammad Markum dan istrinya Cici Mintarsih segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian dana APBD Kabupaten Keerom tahun 2010 lalu.

“Mendesak KPK segera tangkap paksa Bupati Keerom, Muhammas Markum dan istrinya Cici Mintarsih dalam kasus penggelapan dan pencucian uang APBD tahun 2010 Kabupaten Keerom senilai Rp14 miliar melalui bank Papua Cabang Arso,” kata koordinator aksi, Efendi Somar kepada wartawan, Kamis (6/12/2018).

Disampaikan Somar, bahwa Dinas Pendapatan Keuangan menyetorkan dana sebesar Rp14 miliar untuk proyek yang dijalankan oleh kontraktor atas nama PT. Korina Jaya Lestari.

Namun saat tahun 2010 lalu dimana dikabarkan PT Korina Jaya Lestari memiliki utang kepara Markum yang saat itu masih menjabat sebagai wakil Bupati Keerom. Meskipun begitu sharusnya kewajiban pembayaran kontraktor tetap dilakukan sesuai rule yang ada.

Namun sayangnya, dana tersebut justru ditransferkan ke rekening pribadi istri Bupati atas nama Cici Mintarsih oleh Bank Papua tanpa sepengetahuan kontraktor tersebut.

“Yang menjadi persoalannya adalah, dana Rp14 milyar rupiah, bisa lansung di alihkan ke rekening pribadi nyonya Muhammad Markum oleh Bank Papua cabang Arso. Tanpa kontraktor yang menerbitkan cek giro, tapi Bank Papua berani memindahkan rekening tanpa perintah lewat cek giro Kontraktor,” terangnya.

Terhadap kasus itu, Somar menyatakan memiliki beberapa bukti menguatkan bahwa ada tindakan penyelewengan dana APBD tersebut oleh sang Bupati. Beberapa diantaranya adalah ;

1. Foto copy laporan hasil perhitungan kewajaran harga atas prestasi pekerjaan dalam pembangunan jalan dan bupati jembatan ke ibu kota kabupaten keerom kepada bupati keerom oleh Inspektorat Kabupaten Keerom.

2. Foto copy dokumen kontrak dari PT. Korina Jaya Lestari

3. Foto copy surat permintaan pembayaran lansung dan kwitansi yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom.

4. Foto copy rekening koran Bank Papua cabang Arso atas nama PT. Korina Jaya Lestari.

5. Foto copy putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Atas dasar kasus tersebut, Somar pun menegaskan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk tegas dan tanpa tebang pilih dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, termasuk dalam kasus yang menyeret nama Bupati Keerom, Muhammad Markum dan istrinya Cici Mintarsih.

“Kami menegaskan agar KPK sebagai lembaga hukum, lembaga independen dalam penangannya memberantaskan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutupnya.