Beranda Hukum Tersangka Penggelap Aset Yayasan UTA 45 Berkeliaran, Hari Purwanto Pertanyakan Kinerja Kejati...

Tersangka Penggelap Aset Yayasan UTA 45 Berkeliaran, Hari Purwanto Pertanyakan Kinerja Kejati DKI

WIB
260 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Hari Purwanto
Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. [*istimewa]

Redaksikota.com – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam kasus penggelapan aset Yayasan Universitas Tujuh Belas Agustus (UTA) 1945 yang menyeret nama Tedja Widjaja sebagai tersangka.

“Semestinya Kajati langsung menahan kasus penggelapan dan penipuan yang telah dilakukan Tedja, jangan sampai publik mencurigai bahwa ada dugaan main mata antara tersangka dengan Kajati DKI Jakarta. Hukum harus menganut kesamaan, jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” kata Hari dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/10/2018).

Dijelaskan Hari, bahwa kasus tersebut bermula ketika pihak yayasan melakukan kontrak kerjasama dengan PT Graha Mahardikka. Dan dalam kontrak kerjasama yakni pembangunan gedung kampus, Tedja Widjadja pun menjadi bagian penting dalam pembubuhan tandatangan nota kesepemahaman tersebut.

“Bermula ketika Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Graha Mahardikka yang ditandatangani oleh Tedja Widjaja selaku Direktur Utama perusahaan tersebut sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 28 Tahun 2011 pada tanggal 10 Oktober 2011,” terangnya.

Dalam kontrak itu, perusahaan yang dipimpin oleh Tedja berkewajiban unruk membangun 8 lantai gedung kampus. Sayangnya, apa yang menjadi perjanjian tersebut tak kunjung dipenuhi oleh pihak PT Graha Mahardikka.

“Merujuk akta pernyataan, PT. Graha Mahardikka seharusnya melaksanakan sejumlah kewajiban. Yakni, membangun kampus 8 lantai; menyerahkan tanah seluas 5 hektar di Cimanggis / Depok / Cibubur sebagai gedung kampus II; dan menyerahkan pembayaran dalam bentuk tunai. Namun, hal itu hingga kini tak terralisasi dan sampai sekarang tidak pernah diselesaikan,” papar Hari.

Yang membuat kesal dari sikap inkonsistensi Tedja tersebut adalah langkah pengusaha tersebut membalikkan fakta dengan melakukan penggelapan aset milik Yayasan UTA 45 itu.

“Bukan memenuhi tanggung jawab, Tedja Widjaja beserta istrinya Lindawati Lesmana dan pihak terkait justru ditengarai menggelapkan surat-surat resmi kerjasama antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dengan PT. Graha Mahardikka,” jelas Hari.

“Bahkan Tedja Widjaja disinyalir memalsukan tanda tangan pimpinan yayasan untuk melakukan tindakan penipuan dan menjual aset-aset yayasan kepada pihak lain,” imbuhnya.

Hari yang juga eks aktivis 98 ini pun mengatakan bahwa Tedja statusnya kini sudah menjadi tersangka, bersamaan dengan mantan Ketua Yayasan UTA 45, Dedi Cahyadi. Kemudian kasus keduanya pun sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta. Sayangnya, sepanjang berada di Kejati hingga statusnya P21 ternyata keduanya pun belum kunjung dijebloskan ke penjara.

“Tindakan Tedja Widjaja dan Dedi Cahyadi itu sebetulnya sudah beberapa kali dilaporkan ke Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Harda Pidum Polda Metro Jaya dan sudah menjadi tersangka. Namun yang bersangkutan tidak ditahan dan saat ini sudah P21 dialihkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No : B – 6078/O.1.4/Epp.1/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018, perihal berkas perkara atas nama Tedja Widjaja sudah lengkap,” papar Hari.

“Pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya kepada Kajati DKI Jakarta, sampai saat ini tidak bisa menahan Tedja Widjaja,” tambahnya.

Maka dari itu, Hari Purwanto pun menyangsikan sikap profesionalitas Kejati dalam menangani kasus hukum Tedja dan Dedi itu.

“Ada apa dengan Kajati DKI Jakarta. Kenapa hukum yang jelas-jelas sudah memiliki alat bukti masih bisa memberikan ruang kebebasan bagi Tedja Widjaja,” tutupnya.

(red)