Wiranto
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat putusan terkait polemik calon legislatif mantan narapidana korupsi.

Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mengatakan hal tersebut disepakati setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Sudah ada kesepakatan dari perbincangan tadi pada akhirnya semua pihak akan meminta kepada MA untuk melakukan percepatan keputusan terhadap permintaan untuk dapat memutuskan apakah keputusan KPU, Peraturan KPU itu ditolak atau dibenarkan. Kuncinya di situ,” kata Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kesepakatan diambil dalam rapat yang dihadiri Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DKPP Harjono, dan eks Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Menurut Wiranto, penanganan cepat dibutuhkan agar tahapan pemilu tidak terganggu. Ia menyebut KPU dan Bawaslu sama-sama menjalankan kewenangan terkait pencalegan.

“Tahapan pemilu sudah dipatok dan tidak boleh terhambat dengan masalah seperti ini. Kita minta MA memprioritaskan masalah ini sehingga keputusan itu memberikan kesempatan KPU, DCT-nya tepat pada tanggal 20 September, tentu keputusan MA sebelum (tahap) itu,” ujar Wiranto.

Lebih lanjut, menurut Wiranto KPU melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan keputusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan caleg eks koruptor terhadap PKPU sama-sama sahih dan dapat diterima.

“Maka kita tidak melakukan satu verifikasi salah atau benar tetapi setelah mendengarkan berbagai pihak terutama KPU, Bawaslu memang tidak ada yang salah lembaga pemangku kepentingan itu. Kami ingin mendalami argumentasi hukum KPU dan Bawaslu dalam membuat keputusan itu,” ucap Wiranto.