andi arief
Andi Arief
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menilai bahwa kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sudah dipikirkan secara matang, yakni pemilihan diksi terkait dengan tweet 7 kontainer berisikan surat suara yang sudah tercoblos.

Bahkan ia menilai jika seluruh kata yang ada di kicauan tersebut merupakan strategi yang dilakukan Andi Arief agar terbebas dari jeratan hukum dan tudingan ikut menyebarkan hoax melalui sosial media, dimana Andi Arief yang mengaku cuitannya hanya meminta KPU memverifikasi kabar 7 kontainer surat suara tercoblos itu.

“Ya kalau menurut saya, itu bagian dari strategi dia untuk menghindar dari tanggung jawab,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

“Jadi itu memang sudah dia pikirkan secara matang pilihan kata-katanya. Ada katanya, ada ‘minta tolong’, itu bagian dari strategi saja,” sambungnya.

Sejalan dengan perspektif Pramono, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Andi Arief sulit untuk dipidanakan atas cuitannya terkait tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos.

Menurut Fickar, Andi hanya mempertanyakan kebenaran surat suara yang telah tercoblos melalui cuitannya itu. Berbeda jika Andi justru membenarkan soal surat suara yang telah tercoblos.

“Kalau Andi Arief menyatakan ‘oh benar ada’ itu baru kena. Ini dia hanya mempertanyakan, sulitnya di situ,” ujarnya usai diskusi Merawat Keindonesiaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Fickar juga menilai cuitan Andi juga tidak dapat disebut sebagai pencemaran nama baik. Menurut dia, seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik jika unggahannya ditujukan kepada individu lainnya bukan kepada badan atau lembaga.

Hukuman atau jerat pidana, dikatakan Fickar, dapat diberikan kepada pembuat dan penyebar utama dari isu tersebut.

“Di KUHP, pencemaran nama baik itu orang, bukan badan. Kalau presiden juga tidak bisa, MK membatalkan semua pencemaran terhadap presiden dan pejabat umum karena khawatir digunakan untuk memberangus kritik,” katanya.

Berikut adalah kicauan Andi Arief di akun twitter @AndiArief_ yang telah dihapus :