Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Puluhan massa aksi dari Barisan Emak-emak Militan (BEM) dari Relawan Nasional Prabowo-Sandi (RN PAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam aksinya itu, mereka mendesak agar KPU memerintahkan Joko Widodo mengambil cuti atau mengundurkan diri sebagai Presiden karena sudah menjadi peserta pemilu 2019.

“Aksi kita ini adalah Presiden harus mundur atau cuti karena menjadi capres,” kata koordinator BEM RN PAS, Tri Erniyati saat orasi di atas mobil komando, Senin (3/9/2018).

Ia meyakini bahwa dalam regulasi Jokowi harus mundur karena dianggap sudah resmi menjadi Calon Presiden. Ia pun membandingkan dengan sikap politik Sandiaga Uno yang mundur sebagai Wagub DKI Jakarta karena maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Jokowi pasti cuti, tapi tunggu penetapan

Perlu diketahui, bahwa narasi desakan Jokowi harus mundur karena menjadi cawapres berasal dari Ketua Umum RN PAS Eggi Sudjana. Menurut Eggi, saat ini Jokowi sudah resmi menjadi Cawapres karena sudah mendaftar ke KPU. Pun saat ini Jokowi maupun Prabowo masih dalam tahap verifikasi dan belum mendapatkan nomor urut.

Penetapan siapa Capres-Cawapres di Pilpres 2019 rencananya baru akan dikeluarkan oleh KPU srcara resmi pada tanggal 23 September 2018 nanti. Dan melihat itu, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pun angkat bicara. Ia bahkan sanpai mengingatkan kepada Eggi Sudjana agar tidak menyesatkan hukum dengan penggiringan opini yang salah.

“Itu ada aturan main, ada rule of the game. Eggi sudjana kan orang hukum, dia harus tahu dong kapan Presiden ambil cuti, kapan kepala daerah yang maju kembali harus cuti,” kata Karyono kepada wartawan di Wisma PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Sementara terkait dengan perbandingan yang disampaikan Eggi Sudjana soal mundurnya Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai Cawapres bersama dengan Prabowo Subianto, Karyono pun menilai Eggi sekali lagi mencoba melakukan penyesatan lagi di hadapan masyarakat.

“Itu kan Sandiaga, wajar dia ambil keputusan mundur. Eggi harus tahu itu mana cuti mana mundur. Kalau Sandi kan ambil mundur bukan cuti meskipun dia punya hak untuk cuti. Tetapi dia lebih memilih mundur, itu hak Sandi ya,” tuturnya.

Jokowi tak wajib cuti

Sementara itu berdasarkan UU Pemilu, tak ada keharusan bagi presiden untuk mundur saat maju kembali sebagai capres. Dalam UU Pemilu juga tak ada peraturan yang mengharuskan presiden cuti saat kampanye. Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas untuk mengatur negara.

“Kan itu bunyinya (dalam UU) begitu kan nggak disuruh cuti toh? Kalau nggak disuruh cuti ya jangan disuruh-suruh cuti, siapa yang akan memerintah nanti? Berdasarkan undang-undang yang ada, nanti itu yang akan kami jalankan, apa yang ada di undang-undang akan kami laksanakan,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (14/3).

Kemudian menurut komisioner KPU Hasyim Asyari, presiden dan wakil presiden tidak perlu melepas masa jabatan namun tetap menjalankan tugas negara. Peraturan ini terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 dan 301 Tentang Pemilu.

“Pasal 301, itu artinya tidak melepas jabatan tetapi tetap dalam kampanye itu tidak mengganggu tugas negara. khusus presiden dan wapres itu kan melekat dan ada perlakuan khusus, dia presiden dan mendapat pengawalan dan lain-lain begitu,” tutur Hasyim.

(**)