Beranda Hukum NATO Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Petinggi Sinarmas

NATO Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Petinggi Sinarmas

WIB
63 views
| Estimasi Baca: 2 minutes

Redaksikota.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Nusantara Anti Korupsi (NATO) menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan keterlibatan beberapa pejabat tinggi PT Sinarmas dalam tindak pidana korupsi perizinan perkebunan oleh anak usahanya yakni PT Binasawit Abadi Pratama.

“Sangat miris sekali, kenapa sekelas Sinarmas yang sudah dikenal publik itu malah berbuat demikian. Kelakuan para petingginya ini telah merusak citra Sinar Mas itu sendiri,” kata koordinator aksi, Dilan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).

Kemudian ia juga menduga kuat bahwa masih ada nama-nama lain yang patut dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kasus korupsi tersebut. Dan nama-nama itu dikatakan Dilan mendadak menghilang saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat dari anak perusahaan Sinarmas itu.

“Kasus ini sebenarnya belum sampai ke akar dan dalangnya. Ada nama petinggi yang ikut kena OTT di ruang kerja Gedung Sinarmas daerah Sudirman tapi tiba-tiba menghilang saat KPK umumkan para tersangka,” ujarnya.

Maka dari itu, ia pun meminta dengan tegas agar lembaga antirasuah segera mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) jika memang ditengarai ada nama-nama baru yang diduga terlibat.

“Mendesak KPK untuk menindaklanjuti dan memanggil petinggi Sinar Mas lainnya yang ikut terjaring OTT. Keluarkan sprindik baru jika dalam proses pendalaman tersebut muncul nama baru para petinggi Sinar Mas, KPK jangan ragu untuk menyeretnya ke penjara,” tuntut mereka.

Kemudian untuk memberikan pelajaran besar bagi salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Eka Tjipta Widjaja itu, Dilan pun meminta agar pemerintah melalui otoritasnya mencabut izin usaha baik perusahaan induk maupun anak usahanya.

“Mendesak kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha PT. Sinar Mas maupun anak perusahaan lainnya. Karena publik kecewa perusahaan besar sekelas Sinar Mas tapi tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dilan juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan sanksi tegas kepada PT Sinarmas karena dinilainya banyak menjalankan operasi perusahaan namun abai dalam pencemaran lingkungan.

“Kementerian Lingkungan Hidup harus menindak tegas Sinar Mas karena dalam menjalankan usahanya membahayakan kelangsungan hidup masyarakat akibat pencemaran lingkungan,” tuntut Dilan.

Perlu diketahui bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi oleh PT Binasawit Abadi Pratama, beberapa pejabat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) disebut menjadi penerima suap. nama-nama tersangka diduga sebagai penerima antara lain ; Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada,

Sementara tersangka diduga sebagai pemberi: Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resoirces and Technology Edy Sapurta Suradja, CEO PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Willy Agung Adipradhana, dan Manager Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

[]