meikarta
NET
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Marthen Y. Siwabessy menilai bahwa sudah seharusnya proyek pembangunan hunian Meikarta dihentikan karena sudah menyalahi seluruh regulasi yang ada.

“Dengan adanya OTT oleh KPK terkait praktik penyuapan untuk pengurusan perijinan yang dilakukan oleh LIPPO Grup kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi ini semakin memperjelas bahwa proyek hunian Meikarta memang dibangun diatas berbagai masalah perijinan,” kata Marthen dalam keterangan persnya, Rabu (31/10/2018).

“Dan oleh karenanya pembangunan hunian megah tersebut harus segera dihentikan karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.

Padahal jika diruntut proyek pembangunan tersebut, sudah jelas bahwa memang ada yang tidak beres. Apalagi sejak jelang proyek hingga proses pembangunan unit mulai dikerjakan, pemerintah Kabupaten Bekasi baru mengeluarkan surat ijin penggunaan tanah saja. Bahkan surat tersebut juga belum mem-backup 100 persen dari luas tanah yang dipergunakan yakni 500 hektare.

“Dari sekitar 500 Hektar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hunian Meikarta, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru memberikan ijin tahap awal berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk lahan seluas 84,6 Hektar,” terangnya.

Selain itu, proyek yang digadang-gadang sebagai Singapuranya Indonesia tersebut juga ditentang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu.

“Proyek ini memang sejak awal tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bekasi. Proyek hunian inipun ditentang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena tidak sejalan dengan Rencana Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat,” pungkasnya.

Sayangnya, Marthen menilai bahwa para konsumen telah terbuai dengan sosok Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim bahwa proyek tersebut aman untuk sekedar melancarkan misi proyek hunian yang dikelola oleh perusahaan properti milik James Riady itu.

“Kedatangan Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada saat acara pemasangan atap menara Meikarta menambah legitimasi dan kepercayaan konsumen bahwa proyek Meikarta ini full back up dari pemerintah pusat,” paparnya.

Oleh karena itu selain desakan agar proyek tersebut dibatalkan atas nama hukum, Marthen juga meminta agar kasus dugaan pelanggaran hukum yakni tindak pidana korupsi dan suap cepat diusut sampai tuntas. Bukan hanya bagi para pengembang saja, melainkan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan persekongkolan jahat.

“Kejahatan korporasi seperti ini memang perlu diungkap secara serius oleh institusi penegakan hukum. Kejahatan korporasi ini adalah satu bentuk pengangkangan terhadap kekuasaan Pemerintah serta satu bentuk pemerkosaan terhadap aturan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

“Semoga KPK secepatnya memeriksa James Riady serta pihak-pihak terkait lainnya,” tutupnya.

(**)