Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memastikan bahwa kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam grup WhatsApp “The Family MCA” selama ini menjadi bandar isu penyebaran ujaran kebencian kebangkitan PKI dan penculikan ulama yang marak di media sosial.

Hal ini dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran. Ia mengatakan bahwa mereka-mereka dan beberapa jaringan lainnya merupakan produsen konten hoax PKI, fitnah terhadap Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh lainnya, termasuk isu tentang penculikan dan penyerangan ulama yang dewasa ini tengah marak di Indonesia.

“Isu seperti kebangkitan PKI; penculikan ulama; fitnah terhadap presiden, pemerintah dan tokoh-tokoh,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Menurut Fadil, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Dit Kamsus Baintelkam Polri berhasil menciduk 4 pentolan kelompok inti pelaku ujaran kebencian Muslim Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam WhatsApp Group “The Family MCA”.

Keempat tersangka itu berinisial ML ditangkap di Sunter, Jakarta Utara; tersangka RSD ditangkap di Bangka Belitung; RS di Jembrana, Bali; dan Yus ditangkap di Sumedang, Jawa Barat.

Menurut hasil penyelidikan polisi, kelompok itu tak hanya sering melempar isu bernada provokasi di media sosial, tetapi juga menyerang sistem IT dari kubu yang berseberangan dengan mereka.

“Termasuk menyebarkan virus yang sengaja dikirimkan kepada orang atau kelompok lawan yang dapat merusak perangkat elektronik penerima,” tegas jenderal polisi bintang satu itu, dilansir Antara.

Polisi menjerat keempat tersangka menggunakan pasal berlapis yakni Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.