Beranda Headline Kasus Agraria, Aliansi Tani Jatim Wadul DPRD Jatim

Kasus Agraria, Aliansi Tani Jatim Wadul DPRD Jatim

412 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA, Redaksikota.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur dan elemen Mahasiswa melakukan aksi demo di depan DPRD Jatim, Senin (24/9/2018). Dalam aksinya ini Aliansi Tani di Jatim langsung diterima Anggota DPRD Jatim, Suli Daim dan Noer Sucipto di ruang komisi B DPRD Jatim.

Kordinator Lapangan aksi Alinsi Tani Jatim, Sugiyono mengatakan aksi ini digelar karena masih adanya konflik agraria meningkat di Jatim pada 2017, yaitu 659 konflik. Oleh karena itu pihaknya meminta segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim.

“Di hari tani Nasional, kami harap permasalahan pertanian di Jatim dapat segera diselesaikan,”tegasnya.

Lebih lanjut, tuntutan kedua yaitu pemerintah melaksanakan UU lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perda perlindungan serta pemberdayaan petani.

Ketiga yaitu, Pemerintah agar menghentikan ahli lahan pertanian produktif. Keempat yaitu pemerintah menghentikan kriminalisasi petani, dan segala bentuk represifitas lainnya.

Kelima yaitu, pemerintah segera membentuk tim gugus tugas reforma Agraria (GTRA) Jatim. Keenam yaitu, pemerintah segera mewujudkan kedaulatan, dan kesejahteraan petani di Jatim atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Serta ketujuh segera wujudkan reforma Agraria sejati.

Sementara itu Anggota DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan akan menyampaikan aspirasi aliansi Tani di Jatim kepada pemerintah. “Kami akan tindak lanjuti ke pimpinan DPRD Jatim untuk disampaikan kepemerintah pusat, dan pemprov Jatim agar tuntutan petani diselesaikan,”ujarnya.

Terkait lahan ahli fungsi pertanian, ia meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan lahan produktif pertanian agar tidak dijadikan perumahan. Apabila difungsikan sebagai perumahan maka produksi pangan bisa berkurang.

Ia mencontohkan, masalah waduk Sepat di Lakarsantri hingga saat ini belum ada titik temu antara petani dan pemerintah kota Surabaya. Seharusnya pihak pemerintah kota Surabaya dan BPN mengutamakan kepentingan petani. Mengingat waduk Sepat di lakarsantri ini dibutuhkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian.

“Apabila belum ada titik temu. Pihak DPRD Jatim akan sidak langsung ke waduk sepat tersebut,” ujarnya (*)