Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman, Mahyudin Rumata mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM terhadap perubahan regulasi kerjasama dengan PT Freeport Indonesia, harus diapresiasi dengan baik oleh seluruh kalangan elemen masyarakat Indonesia.

“Apresiasi kepada Negara melalui Kementerian ESDM yang menekan PTFI untuk tidak meributkan regulasi terkait perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK,” kata Mahyudin dalam siaran persnya, Rabu (22/2/2017).

Perubahan regulasi tersebut disampaikan pria yang karib disapa Yudi ini, juga harus dipenuhi. Karena pada dasarnya menurut Yudi, investor harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Indonesia, bukan atas dasar keinginan mereka saja.

“Karena kewajiban bagi siapapun yang berinvestasi dalam negeri untuk mematuhi hukum nasional Indonesia,” tukasnya.

Hal lain disampaikan Mahyudin adalah, lantaran PT Freeport telah membuat masalah secara historial yang cukup buruk. Kerjasama yang tidak saling menguntungkan harus segera diubah sebagai bentuk kedaulatan Negara Indonesia terhadap tanah airnya sendiri. Dan Yudi pun menegaskan jika seharusnya PT Freeport Indonesia bisa berkaca.

“PT. Freeport Indonesia mestinya tahu diri bahwa dengan kurang lebih 25 tahun beroperasi di Indonesia dengan kontribusi yang tidak signifikan untuk Indonesia,” tandasnya.

Yudi juga menyampaikan bahwa apa yang dikeruk PT Freeport Indonesia terhadap kekayaan alam di bagian timur Indonesia tersebut sudah terlalu radikal. Sudah begitu, sejak masuk ke tanah Papua saja, dikatakan Yudi jika mengacu pada KK generasi pertama yakni pada tahun 1967, Freeport melaporkan pihaknya hanya menambang tembaga. Padahal pada tahun 1978 Freeport ketahuan selain mengekspor tembaga, juga mengekspor emas.

Jika menggunakan rumus probabilitas, Yudi juga menambahkan bahwa jika membandingkan royalti emas 1 persen dengan royalti emas 3,75 persen semenjak 2003 hingga 2010. Kerugian negara mencapai $256.179.405,00. Kerugian negara tersebut di dapat dari total royalti emas 3,75 persen (2003-2010) di kurangi total royalti 1 persen (2003-2010). Sehingga pada akhirnya sumberdaya agraria ini sama sekali tidak memiliki manfaaf untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua.

Ia pun mengatakan berbagai persoalan tersebut juga menjadi penyebab dari persoalan dan konflik yang cukup pelik dalam sektor agraria di Indonesia.

“Selain negara di rugikan, kehadiran Freeport menjadi salah satu biang konflik agraria dan sumber masalah di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahyudin pun beranggapan berbagai polemik dan konflik secara horizontal di sektor agraria Indonesia akan semakin menambah daftar panjang penderitaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua yang bersentuhan langsung dengan aktivitas mega pertambangan di sana. Untuk itu, ia berpendapat jika sudah saatnya PT Freeport Indonesia angkat koper saja dari Indonesia.

“Daripada kehadirannya menambah panjang problem keagrarian, alangkah baiknya PT. Freeport Indonesia segera angkat kaki dari Indonesia,” tegasnya. [mib]