Iwan Nurdin
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. [sumber foto : Indopos.co.id]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Ketua Dewan Nasional (DN) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menegaskan bahwa sertifkkasi tanah yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo saat ini bukanlah Reformasi Agraria (RA). Bahkan ia mengatakan keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

“Sertifikasi itu jika hanya menyasar (orang) yang telah punya tanah, sekali lagi itu bukan bagian penting dari Reforma Agraria. Karena reforma agraria itu adalah tata cara untuk orang bertanah sedikit dan tidak punya tanah untuk mendapatkan tanah. Jadi reforma agraria itu memberikan hak sekaligus mengurangi ketimpangan,” kata Iwan ketika ditemui wartawan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jl Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Bahkan jika hanya fokus pada sertifikasi yang merupakan legalisasi semata tanpa ada upaya lain yang lebih mendasar yakni penataan, maka ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin melambung tinggi.

“Jika yang disasar adalah sertifikasi, maka yang terjadi adalah membuat ketimpangan itu sangat eksis. Jadi itu yang perlu diluruskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tambahnya.

Salah urus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kemudian Iwan juga menambahkan bahwa ada kesalahkaprahan yang terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya, lembaga yang dipimpin oleh Sofyan Djalil tersebut hanya fokus pada legalisasi dalam bentuk sertifikasi tanah saja. Masalah substansi dari Reformasi Agraria atau Land Reform tersebut tidak diperhatikan yakni redistribusi.

“Cara yang dipakai adalah redistribusi dan legalisasi. Yang terus didorong oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah legalisasi tanah, redistribusi itu tidak pernah dilaporkan kepada Presiden,” tuturnya.

Namun ketika ada tudingan bahwa Presiden Joko Widodo “ngibul” alias menipu dalam program sertifikasi tanah, Iwan menilai bahwa Presiden bukanlah aktor yang paling dipersalahkan di sini, justru ini menjadi tanggungjawab besar yang perlu dipertanyakan kepada Menteri Sofyan Djalil.

“Jadi saya rasa yang disebut ‘ngibul’ adalah Kementeriannya mengapa lebih banyak mendorong legalisasi dibanding redistribusi untuk rakyat,” tambah Iwan.

Sebagai salah satu orang yang berada di lembaga yang concern terhadap persoalan agraria tersebut, Iwan pun menegaskan bahwa sertifikasi tanah tidak bisa disebut sebagai reforma agraria dengan perbedaan yang disebutkan itu.

“Jadi sebenarnya redistribusi itu ada tetapi targetnya sangat kecil bahkan bisa disebut gagal. Dan legalisasi gak boleh disebut dengan reforma agraria,” tegasnya.

Redistribusi Tanah Perlu

Selain itu, Iwan juga menyampaikan bahwa selama ini rakyat kecil mayoritas tidak memiliki tanah sendiri. Pun ada yang punya, luasnya pun sangat minim sekali seperti yang dialami mayoritas petani di Indonesia.

“Tanah rakyat kita itu kepemilikannya rata-rata kecil-kecil. Rata-rata petani kita hanya punya 0,3 hektare. Dan tanah 0,3 hektare jika dilegalisasi itu enggak boleh (karena) enggak cukup untuk kesejahteraan dia,” tutur Iwan.

Apalagi dalam regulasi yang adayakni di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) juga mengatur standarisasi minimal kepemilikan tanah bagi petani Indonesia. Sementara sampai saat ini faktanya mayoritas regulasi tersebut tidak terlaksana dengan baik.

“UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan setiap petani itu minimum punya 2 hektare,” terangnya.

Lebih lanjut, pria yang kini juga menjabat sebagai staff Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut menyarankan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang lebih melakukan redistribusi tanah dibandingkan langsung melakukan sertifikasi tanah.

“Jadi yang harus dilakukan adalah ditata strukturnya, disiapkan rumah tangga petani itu punya tanah yang cukup baru dilakukan sertifikasi. Jika itu dicecar sejak awal adalah legalisasi, maka pemerintah lupa bahwa inti reforma agraria itu redistribusi tanah,” tutupnya. (ibn)