Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan ormas Forum Umat Islam (FUI) yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini di depan gedung DPR RI.

Anggota Komisi III dihadiri oleh sejumlah anggota seperti Masinton Pasaribu, Trimedya Pandjaitan, Dwi Ria Latifa, dan Akbar Faisal.

Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath, mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke DPR hari ini lantaran mereka sangat peduli terhadap umat Islam yang ingin agar Ahok segera dihukum.

“Kedatangan kami dengan membawa massa sebagai bentuk kepedulian kami dari umat Islam tidak henti-hentinya hukum ditegakkan,” kata Al Khaththath dalam pertemuan tersebut, Selasa (21/2/2017).

Pria yang juga penanggung jawab aksi tersebut juga menegaskan, bahwa FUI akan terus mengawal dan mendorong sikap DPR RI terkait respon hukum Ahok yakni soal kasus dugaan penodaan agama itu.

“Komisi III agar memberikan sikap serius dalam kasus Ahok yang pelaksanaan hukum benar-benar dikawal oleh Komisi III, karena secara umum agar terdakwa kasus penodaan di pengadilan dalam proses hukum agar segera di tahan,” pungkasnya.

Selain itu, Al Khaththath juga menyinggung soal video Ahok yang kembali menjadi viral, yakni lelucon tentang penggunaan jaringan WiFi hotspot yang akan diberi username “Al Maidah 51”, sementara itu passwordnya menggunakan kata “kafir”.

Untuk itu, ocehan tak wajar yang dilontarkan Ahok dalam rapat dinas Pemprov DKI Jakarta yang diunggah juga di situs Youtube tersebut pun dianggap sudah menyakiti lagi hati umat Islam. Dan semakin terulangnya mulut Ahok itu, Al Khaththath meminta agar cepat-cepat Ahok dijebloskan ke penjara saja.

“Beredar video dari Youtube di rapat dinas, (yakni) suatu pernyataan yang telah (kembali) menyakiti (hati) umat Islam, bahwa kita akan memasang wifi dengan nama Al Maidah 51 paswordnya kafir,” ujarnya.

“Kami meminta agar pengadilan menahan Ahok, seandainya nantinya terdakwa dihukum maksimal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Al Khaththath juga meminta agar kriminalisasi terhadap para ulama dihentikan. Termasuk juga upaya kriminalisasi yang dialamatkan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq bin Shihab, dan ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Natsir.

“Kami melihat adanya kriminalisasi terhadap ulama tetapi kok berujung pahit. Terhadap Habib Rizieq debgan 12 perkara, (kemudian) terhadap Bachtiar Natsir (dengan) rekening Infaq tapi dimasukkan ke dalam (tuduhan) pencucian uang,” terangnya. [ike/mib]