t
Beranda Headline Yayasan Thamrin Media Digital Gelar Pelatihan Jurnalistik

Yayasan Thamrin Media Digital Gelar Pelatihan Jurnalistik

WIB
122 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota, Jakarta – Komisi Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerjasama dengan Yayasan Thamrin Media Digital menyelenggarakan Pelatihan Jurnalis Online Gratis.

Acara di selenggarakan di PWI Jaya, lantai 9 Gedung Persada Sasana Karya, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat. Sabtu, 12  Agustus 2017.

Acara di hadiri oleh Ketua Kompetensi Wartawan PWI Kamsul Hasan, Sakti Saumbara (Pemred Indikator), Mr Chong Shut (Hanit Post, Korea), Iqbal Irsyad, PWI DKI), dan Kesit B Handoyo selaku moderator.

Acara di awali sambutan Pemimpin Umum Indikator news, Adhi Wargono. Menurut Adhi sebagai media baru indikator hadir sebagai media online yang yang lebih fokus pada sektor ekonomi.

Adhi mengungkapkan bahwa Indikato boleh dibilabg berbeda dengan media online lainnya karena menampilkan berita dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Korea.

Sementara Choi Shut, selaku wartawan senior Korea  yang sudah tinggall lama di Indonesia mengemukakan 20 tahun di Indonesia menyelami soal Pancasila dan Kebhinekaan di Indonesia. Menurut dia, seluruh dunia bisa belajar dari Indonesia soal Kebhinekaan karena banyak hal yang bisa dipelajari di sini.

“Kenapa penduduk Korea tinggal dan bekerja di Indonesia mencapai 50.000 orang. Kaeena banyak hal yang bisa saya dapat di Indonesia. Tapi yang melekat dihati saya adalah Pancasila dan kebudayaan Indonesia,. 20 tahun di Indonesia begitu melekat dihati yaitu budaya,” ujar Chong.

Memasuki acara materi pelatihan Ketua Kompetensi Wartawan PWI Kamsul Hasan yang
mengusung tema “Hukum dan Etika Pers. Materi  hukum dan etika pers ini mencoba menelisik soal perlakuan hukum terhadap media berbadan hukum pers   dan media non pers dan perbedaann KEJ pada media online dan media cetak.

Menurut Kamsul indentifikasi sebuah perusahaan pers Indonesia memliki alat ukur antara lain:  harus berbadan hukum, terdaftar di dewan pers, dan penanggungjawabnya.

“Perushaan media diwajibkan mengumumkan nama medianya, alamat dan penanggungjawabnya,” ujar Kamsul.

“Jika pengumuman tidak dilakukan oleh media maka bisa sikategorikan sebagai media fiktif non pers,” tegas Kamsul.

Kemerdekaan pers lanjut Kamsul dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran pembredelan atau pelarangan penyiaran

“Dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan wartawan memiliki hak tolak, tapi ada kewajiban dan larangan dalam UU Pers No 40 yang juga menjadi tanggungjawab  wartwan,” ujar Kamsul. (Irwan/Pramono)