Beranda Headline Karyono Wibowo Sebutkan 4 Syarat Pemilu Berlangsung Jurdil

Karyono Wibowo Sebutkan 4 Syarat Pemilu Berlangsung Jurdil

"Pemilu jurdil adalah harapan kita semua rakyat Indonesia,"

184 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa pemilu dapat berjalan dengan demokratis, jujur, adil dan tanpa kecurangan adalah harapan semua pihak.

“Pemilu jurdil adalah harapan kita semua rakyat Indonesia,” kata Karyono dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Namun demikian, syarat untuk bisa berlangsung jujur adil dan demokratis itu haruslah terpenuhi empat unsur mutlaknya.

Salah satu yang disebutkan Karyono adalah komitmen dari penyelenggara pemilunya terlebih dahulu.

“Diperlukan komitmen penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, independen, tidak boleh berpihak (netral) dan profesional,” ujarnya.

Kemudian syarat kedua dikatakan Karyono adalah kedewasaan yang harus dimiliki oleh para peserta pemilu, baik dari partai politiknya, calon dan tim sukses.

“Diperlukan kedewasaan dari seluruh peserta pemilu. Untuk melaksanakan pemilu yang bersih jurdil, seluruh peserta pemilu harus mengikuti rule of the game dan rule of law. Jangan justru menyiasati aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti misal bagaimana melakukan manuver politik hanya agar terhindar dari jeratan hukum,” tuturnya.

Syarat ketiga disebutkan Karyono adalah ketaatan hukum. Ini berlaku untuk semua pihak baik penyelenggara, peserta pemilu dan simpatisan serta seluruh lapisan masyarakat.

“Diperlukan ketaatan hukum bagi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Ketaatan hukum penting dalam mewujudkan pemilu demokratis jurdil. Ada UU 7 tahun 2017, ada peraturan KPU dan lain,” tegasnya.

Yang terakhir adalah penegakan hukum. Pengamat politik senior ini menilai banyak sekali potensi dan insiden pelanggaran pemilu. Maka sudah seharusnya aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum setegak-tegaknya.

“Penegakan hukum. Ketika regulasinya sudah ada maka regulasi ini harus ditegakkan sehingga penegakan hukum harus dilakukan pada seluruh pelanggaran pemilu,” pungkasnya.

(ibn)