Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Awi Setiyono, menyampaikan jika aksi persekusi sangat tidak dibenarkan. Bahkan jika sampai dilakukan, ia menyatakakn jika ada pidana yang mengatur terkait tindakan persekusi ini.

“Terhadap pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi maka dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170 dan lain-lain,” kata Kombes Pol Awi.

Lantas apa saja bunyi dalam pasal-pasal itu sehingga kegiatan persekusi itu dilarang. Berikut adalah bunyi beberapa ayat yang dimaksud oleh Mabes Polri tersebut.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman.
Pasal 368 KUHP ayat 1 berbunyi :
‘Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan‘.

Sedangkan, Pasal 351 KUHP ayat 1 berbunyi :
‘Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah‘.

Sementara itu, dalam Pasal 170 ayat 1 disebutkan :
‘Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan‘.

Hanya saja, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut menegaskan jika polisi akan sangat mudah dan cepat bertindak jika pelanggaran hukum apapun dilaporkan kepada aparat kepolisian. Termasuk juga dengan persekusi ini.

Untuk itu, Kombes Pol Awi pun menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, jika ada ormas atau orang-orang yang melakukan tindakan persekusi ini, sebaiknya segera laporkan ke pihak yang berwajib agar bisa langsung diproses, yakni penangkapan terhadap mereka yang melakukan tindakan seweneng-wenang dan melanggar hukum itu.

“Melaporkan ke polisi untuk dilakukan tindakan kepolisian baik yang bersifat preventif maupun penegakan hukum. Tidak melakukan tindakan persekusi karena perbuatan tersebut dapat dipidana,” tegas Awi.